Infografis
Suara.com - DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk memangkas anggaran untuk membuat sumur resapan. Tujuannya, agar nantinya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa membeli alat berat penanganan banjir.
Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Komisi D DPRD DKI, Syarif. Dana untuk pengadaan drainase vertikal itu dicoret pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI tahun 2022.
Syarif menjelaskan, dalam rapat RAPBD itu, lima fraksi meminta Gubernur Anies Baswedan mengevaluasi proyek sumur resapan. Program ini dinilai kurang efektif mencegah banjir.
"Anggaran sumur resapan dikurangi, dari Rp 322 miliar, tinggal sisa Rp 120 miliar," ujar Syarif saat dikonfirmasi, Selasa (24/11/2021).
Dalam pemandangan umum Fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah DKI tentang APBD tahun anggaran 2022, 16 November lalu. Lima fraksi mempertanyakan efektifitas sumur resapan.
Di antaranya adalah PDIP, PSI, Nasdem, Golkar, dan PKB-PPP. Sementara, empat fraksi lainnya yakni Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat tak menyinggung program sumur resapan.
Selain efektifitas, Syarif menyebut pemotongan anggaran dilakukan karena pertimbangan pandemi Covid-19. Pasalnya, pendapatan daerah Pemprov DKI masih defisit karena kondisi perekonomian yang terdampak.
Meski lima fraksi menganggapnya kurang efektif, politisi Gerindra ini enggan komentar lebih jauh soal sumur resapan itu. Ia sendiri menilai perlu ada kajian lebih jauh mengenai efektifitas program tersebut.
"Di rapat-rapat (DPRD) itu banyak ngomong begitu, tidak efektif. Ya, boleh saja orang berpendapat, tapi tolong buktikan secara teknis keilmuan," katanya.
Baca Juga: Tolak Pengajuan Utang Rp 4 Triliun ITF Sunter, Ketua DPRD: Anies Tak Jabat sampai 2024
Anggaran yang sudah dipangkas sebesar Rp202 miliar, kata Syarif, akan dialihkan untuk pembelian alat berat. Diharapkan Dinas Sumber Daya Air (SDA) akan melakukan belanja yang membantu pengerukan sampah dan sungai yang tersedimentasi.
