Infografis
Suara.com - Puluhan masyarakat adat Tano Batak yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL (PT Toba Pulp Lestari) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Kordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta, Rabu (24/11/2021).
Mereka menuntut Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mencabut izin investasi dan menutup PT TPL.
"Kehadiran investasi seharusnya memberikan kemakmuran bangsa dan negara Indonesia serta kesejahteraan rakyat, sayangnya jutsru menjadi sumber malapetaka bagi Tano Batak," kata Ketua Aliansi Gerak Tutup TPL, Banget Sibuea.
Mereka menilai kehadiran PT TPL selama 30 tahun di kawasan Danau Toba, sama sekali tidak memberikan dampak positif bagi mereka, khususnya dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).
Baca Juga: Aliansi Gerakan Rakyat Desak Presiden Jokowi Segera Tutup TPL
"Bangsa ini membutuhkan investasi yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, mensejahterakan rakyat, menghargai keberlanjutan lingkungan, akuntabel dan juga mengedepankan rasa aman, nyaman dan perdamaian," ujar Sibuea.
Karenanya dalam aksi unjuk rasa ini mereka menyampaikan delapan tuntutannya:
- Cabut Izin Operasional PT TPL
- Cabut izin konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) dari wilayah adat.
- Wujudkan reforma agraria sejati.
- Hentikan kriminalisasi dan intimidasi kepada masyarakat adat Tano Batak.
- Segera usut tindakan kekerasan yang dilakukan karyawan PT TPL kepada masyarakat adat.
- Usut tuntas dugaan manipulasi eksport PT TPL yang terjadi selama ini.
- Selamatkan Tano Batak dari limbah TPL.
- Selamatkan Hutan Tano Batak dari aktivitas penggundulan hutan oleh TPL.
"Kami sangat yakin, masyarakat di Kawasan Danau Toba akan lebih sejahtera tanpa TPL, dan Danau Toba akan lebih indah tanpa Toba Pulp Lestari (TPL)," ujar Sibuea.
