Infografis
Suara.com - Rencana pembentukan pasukan siber oleh Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta untuk membela Gubernur Anies Baswedan dari serangan pendengung atau buzzer di media sosial dikritik pengamat politik dan kebijakan publik karena dinilai tidak sesuai dengan tugas dan fungsi MUI, yakni untuk membina umat Islam dan menegakkan syiar Islam.
Pasalnya pembentukan pasukan siber itu belakangan dikaitkan dengan pemberian dana hibah oleh Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp10 miliar pada APBD tahun 2022.
Ketua Umum MUI DKI Jakarta, Munahar Muchtar, membantah sangkaan adanya konflik kepentingan, sebab sebagai mitra kerja Pemprov DKI pihaknya berkewajiban mendukung kerja Anies Baswedan yang dinilai baik.
Adapun Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Muhammad Taufik, tak mempersoalkan jika MUI Jakarta membentuk pasukan siber selama "menampilkan orang baik".
Baca Juga: MUI Mau Bentuk Cyber Army Lawan Buzzer, Wagub DKI: Tak Ada Arahan Khusus
Baca juga:
- Pertemuan Rizieq Shihab dan Anies: Seberapa efektif dukungan kalangan habib dalam kontestasi politik?
- Banjir Jakarta: Gubernur dinilai 'tak banyak lakukan pencegahan', wakil ketua DPRD sebut banjir 'tak sebesar tahun lalu'
- Rumah DP 0 Rupiah Jakarta - realistis atau dalih politik?
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, Munahar Muchtar, mengatakan pembentukan pasukan siber sedang dipersiapkan oleh Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) sesuai hasil rapat koordinasi pada 11 Oktober 2021 di Jakarta.
Salah satu tujuan pasukan siber ini, kata dia, agar MUI tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman di media sosial.
Dan karena salah satu tugasnya menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, maka sepatutnya membentuk pasukan siber untuk menangkis berita bohong atau fitnah yang menyudutkan umat Islam, memecah belah bangsa, dan menjaga marwah para ulama, sambung Munahar.
"Pemerintah juga jelas melarang hoaks. Maka tugas MUI DKI harus bisa meng-counter, menjelaskan kepada umat ini loh hoaks, ini fitnah," ujar Munahar Muchtar kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (21/11).
Baca Juga: Dukung MUI DKI Bentuk Cyber Army Lawan Buzzer, Legislator PKS: Tak Perlu Dicemaskan
Di sisi lain, MUI DKI Jakarta sebagai mitra Pemprov Jakarta harus turut andil dalam mendukung kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang dinilai baik selama memimpin.
"Kalau ada kebijakan gubernur yang baik, untuk kemaslahatan warga Jakarta, untuk kemajuan Jakarta kenapa enggak kita dukung? Kita harus dukung, itu tugas kita."
"Kalau ada yang mencari kesalahan atau kejelekan Anies, ya sudah kita MUI DKI kita angkat kinerja Anies begini... ini bukan Anies saja, kalau ada tokoh di Jakarta yang ingin memajukan Jakarta, kenapa enggak kita dukung?"
Munahar membantah jika pasukan siber MUI DKI Jakarta dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 berupa dana hibah sebesar Rp10 miliar.
Kata dia, pasukan sibernya ini tidak dibayar dalam bekerja.
"Mereka tulus kerjanya. Amar ma'ruf nahi mungkar masak mau dibayar. Yang bayar Allah langsung."
Munahar juga menampik kalau pasukan siber tersebuti ditujukan untuk jalan Anies Baswedan menuju pertarungan Pilpres tahun 2024.
"Itu urusan [pilpres] masih lama. Biar saja orang mau menganggap apa."
Adapun dana hibah sebesar Rp10 miliar itu, ujarnya, dipakai untuk melaksanakan program kerja dan operasional dari tingkat provinsi, kota, kecamatan hingga kelurahan.
Bukan konflik kepentingan
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Muhammad Taufik, membenarkan jika MUI DKI Jakarta menerima dana hibah sebesar Rp10 miliar dalam APBD tahun 2022.
Tapi di proposal yang diajukan MUI DKI Jakarta, klaimnya, tidak ada peruntukan dana untuk membiayai pasukan siber.
"Enggak ada [dana untuk pasukan siber], kata M. Taufik kepada BBC News Indonesia melalui sambungan telepon, Minggu (21/11).
Namun demikian, Taufik mempersilakan MUI Jakarta membentuk pasukan siber dengan dana APBD kalau tujuannya untuk "menampilkan orang-orang baik". Baginya hal itu bukan bentuk konflik kepentingan.
"Kalau saya bilang, kalau ada kelompok yang mau sampaikan hal baik, boleh-boleh saja."
Dalam RAPBD tahun 2022, ormas Nahdlatul Ulama DKI memperoleh dana hibah sebesar Rp5 miliar dan Muhammadiyah DKI mencapai Rp4 miliar. Perbedaan alokasi dana hibah antara MUI Jakarta dengan dua ormas Islam lainnya itu sempat dipermasalahkan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan MUI Jakarta mendapat dana hibah terbesar, karena merupakan induk organisasi masyarakat Islam.
MUI bentuk pasukan siber tidak sesuai dengan kepentingan warga Jakarta
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Sandra Luky, mempertanyakan rencana MUI Jakarta membentuk pasukan siber yang diklaim untuk menangkis berita bohong.
Menurut dia, tugas itu bisa saja dibenarkan selama fokusnya pada informasi yang menyangkut kepentingan umat Islam. Bukan kepentingan perseorangan seperti Gubernur Anies Baswedan.
"Tugas MUI itu untuk membina umat Islam, menegakkan syiar Islam, termasuk kalau ada hoaks menyerang Islam."
"Mereka ini sebagai ormas dibiayai oleh APBD. Anggaran APBD bukan milik gubernur tapi warga Jakarta. Harusnya penggunaan uang daerah kalau mau digunakan untuk kepentingan Jakarta, bukan kepentingan pemimpinnya."
Sandra menjelaskan, sudah menjadi rahasia umum bahwa dana hibah rentan dimanfaatkan jelang pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden. Dalam kasus seorang inkumben kepala daerah yang ingin maju kedua kalinya dalam pilkada, dana hibah menjadi senjata ampuh untuk menaikkan suara pemilih.
"Tapi 'penyelewengan' itu susah dibuktikan. Padahal terjadi."
Dalam berbagai survei politik, nama Anies Baswedan masuk dalam bursa calon presiden bersama Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Sejumlah relawan seperti BERAKSI dan ANIES telah mendeklarasikan bekas menteri pendidikan dan kebudayaan itu sebagai presiden tahun 2024. Adapun masa jabatan Anies akan habis pada Oktober tahun 2022.
Tapi berkaca pada pemilihan gubernur tahun 2017, Sandra menilai Anies Baswedan membutuhkan ormas Islam seperti MUI untuk jalan menuju Pilpres tahun 2024. Sebab mayoritas pemilih di Indonesia beragama Islam.
"Track record kemarin [pilgub 2017] yang membantu dia di Jakarta, ormas Islam ini, bukan yang lain. Jadi dia kalau ingin [maju pilpres] harus 'memelihara' ormas ini karena nanti akan dibutuhkan di periode berikutnya, entah mencalonkan diri lagi atau pilpres."
Dengan bantuan pasukan siber MUI Jakarta pula, sambung Sandra, bisa mengerek elektabilitas Anies Baswedan. Apalagi jika dimulai dari sekarang.
Belum lagi pada Pemilu tahun 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membolehkan kampanye dilakukan lewat media sosial. Metode baru ini, jelasnya, akan dimanfaatkan para kandidat untuk menggunakan pendengung atau buzzer demi menjatuhkan lawan politiknya dengan beragam cara termasuk menyebarkan berita bohong.
"Yang didaftarkan satu akun dan isinya pasti baik-baik saja. Tapi akun lain yang menyebar hoaks itu tidak didaftarkan dan tidak bisa dikenai sanksi apapun."
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan penyelewengan dana hibah bisa saja diseret ke ranah pidana jika ada bukti terdapat unsur kesengajaan.
Karena itulah publik, kata dia, harus memantau betul penggunaan dana hibah oleh ormas. Adapun pemprov didesak membuka rincian peruntukan dana hibah oleh para ormas dan melakukan audit secara transparan.
