Infografis
Suara.com - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta melayangkan kritik tajam kepada MUI DKI Jakarta yang berniat membentuk tim ciber army untuk membela Anies Baswedan.
Melansir dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Samsul Ma'arif Selaku ketua PWNU DKI Jakarta mengingatkan bahwa fungsi utama ulama bukan untuk membela pemerintah tetapi sebagai kontrol terhadap kekuasaan.
Ia bahkan menyebut aksi pasang badan dan membela pemerintah tak lain halnya dengan sikap penjilat.
"Jadi bukan pasang badan kalau ada apa-apa kita membela, bukan itu tugasnya, itu penjilat namanya," ucap Samsul, dikutip Senin (22/11/2021).
![Anies Baswedan.[Instagram]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/11/18/34366-anies-baswedaninstagram.jpg)
Menurut Samsul, dana hibah Pemrov DKI Jakarta yang diberikan ke MUI wilayah DKI Jakarta bukanlah uang pribadi Anies Baswedan. Uang tersebut merupakan uang rakyat yang harus digunakan dengan penuh tanggung jawab.
"Ada kesan seakan-akan MUI itu kan dibayar oleh Pemda, dikasih yang banyak. Padahal itu uang rakyat bukan uang Anies," ucapnya lagi.
Diketahui, tuduhan pembentukan pasukan siber lindungi Anies Baswedan karena mendapat dana hibah Rp10,6 miliar, telah dibantah oleh Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar.
Dalam bantahan itu, Munahar mengatakan, inisiatif pembentukan pasukan siber atau cyber army untuk untuk menguji kebenaran berita-berita negatif dan hoaks, terutama dalam membela umat dan ulama.
Tidak perlu dilakukan
Baca Juga: MUI Jakarta Bikin Pasukan Siber Bela Anies, DPRD: Tak Ada dalam Proposal Dana Hibah
Pengamat Politik dari Universitas Trisakti, Ujang Komarudin mengritisi tindakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta yang ingin membuat Cyber Army atau tim siber untuk membela Gubernur Anies Baswedan dari para buzzer di media sosial. Menurutnya kebijakan ini adalah hal yang tidak perlu dilakukan.
