Infografis
Suara.com - Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta menentang keras rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta membuat cyber army atau tim siber untuk membela Gubernur Anies Baswedan dari serangan buzzer. Tindakan ini dinilai telah melenceng dari tugas.
Ketua PWNU DKI Samsul Ma'arif mengatakan, tugas MUI bukanlah membuat tim siber untuk membela salah satu tokoh. Ia pun menyangangkan kebijakan organisasi yang pernah ia naungi dulu.
"Saya menyayangkan sikap MUI DKI yang membuat cyber army, karena ini sudah melenceng dari tugas pokok MUI yang sesungguhnya," ujar Samsul saat dihubungi, Senin (22/11/2021).
Samsul mengatakan, seharusnya MUI bekerja sebagai mitra dari pemerintah. Tidak sepantasnya malah ikut pasang badan untuk membela Gubernur secara langsung.
"MUI memang sebagai mitra pemerintah itu punya hak dan kewajiban mendukung program yang positif, yang baik. Sifatnya dukungan, bukan pasang badan membela segala bentuk kebijakan ataupun yang dilakukan pemerintah," katanya.
Karena melenceng dari tugasnya, Samsul menyebut tindakan MUI itu membuat kesan Anies lah yang membayar untuk pembentukan tim cyber tersebut. Dia pun meminta Anies secara langsung menyampaikan klarifikasi untuk meluruskan masalah.
"Anies kalau enggan memberikan klarifikasi ada kesan gubernur telah membayar MUI untuk kepentingan dirinya," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, rencana pembentukan tim siber untuk menghalau buzzer atau pendengung menuai kontroversi. Pasalnya, tim tersebut rencananya bakal dikerahkan untuk membela Gubernur Anies Baswedan dari serangan buzzer di media sosial.
Bantah Cuma Bela Anies
Baca Juga: MUI Mau Bentuk Cyber Army Lawan Buzzer, Wagub DKI: Tak Ada Arahan Khusus
Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar membantah tim siber bentukannya itu hanya akan membela Anies saja. Tokoh Jakarta lainnya yang dianggap berkinerja baik tapi diserang oleh buzzer juga akan dibela.
