Infografis
Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan tidak ada arahan khusus terkait pembentukan pasukan siber (Cyber Army) oleh MUI DKI Jakarta untuk melindungi ulama dan Anies Baswedan dari buzzer.
Menurut Riza, tujuan MUI DKI Jakarta membentuk cyber army untuk menangkal hoaks dan menjadi hak, serta kewenangan setiap organisasi.
"Tidak ada arahan khusus (soal cyber army), kami menghormati semuanya," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin.
Sehubungan dengan itu, saat ini, kata Riza, Pemprov DKI Jakarta dan wilayah DKI Jakarta masih terus berjuang melawan pandemi COVID-19.
"Jangan sampai ada masalah gangguan informasi yang tidak baik, mari kita sama-sama bersatu memperhatikan satu kesatuan bangsa untuk berkolaborasi melawan pandemi COVID-19," ucapnya.
Menurut Riza, setiap organisasi memiliki kewenangan masing-masing sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), sehingga Wagub DKI mempersialhkan MUI DKI membentuk cyber army jika ide itu berdampak positif.
Menurut Riza, gagasan pembentukan pasukan siber oleh MUI DKI Jakarta merupakan bagian dari perkembangan zaman, sehingga banyak warga dapat mengakses informasi melalui gawai.
Melalui pasukan siber ini, Riza mengharapkan bisa turut mengawasi setiap informasi yang beredar di internet agar warga tidak mendapat kabar bohong, serta memberi edukasi memilah informasi.
"Membentuk cyber army di semua organisasi itu hak masing-masing. Yang penting kita semua di era digital, era reformasi jangan menyebarkan hoaks gunakan media sosial secara baik, secara bijak dan saling menghormati, menghargai, setiap ada informasi harap diteliti kembali, dan masyarakat jangan sampai mudah terprovokasi," tutur Riza.
Baca Juga: Mau Bikin Cyber Army, Gembong PDIP: MUI DKI Tak Perlu Rambah yang Bukan Tupoksinya
Bela Anies Dari Serangan Buzzer
