Infografis
Suara.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menindak tegas pegawai yang terlibat dan berkomplot dengan mafia tanah. Puan berujar selama ini kasus perampasan tanah oleh para mafia tidak terlepas dari keterlibatan oknum di pemerintah.
“Pecat apabila ada oknum Kementerian ATR/BPN yang terlibat dalam kasus mafia tanah," kata Puan di Jakarta, Jumat (19/11/2021).
Puan berujar kasus pertanahan yang kerap terjadi menunjukkan administrsi dan pengelolaan yang belum maksimal. Sehingga hal itu harus menjadi perhatian kementerian terkait untuk segera memperbaiki.
Puan menilai perlu dibentuk satuan tim pencegahan dan pemberantasan mafia tanah untuk menyelesaikan persoalan internal Kementerian ATR/BPN. Ia sekaligus mengingatkan BPN agar melakukan penyaringan yang ketat untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
“Instansi yang memiliki kewenangan harus berupaya mencari SDM yang berintegritas agar masyarakat merasa aman ketika mengurus harta bendanya,” kata Puan.
Ia mengingatkan Kementerian ATR/BPN agar tidak takut dan gentar menghadapi jaringan mafia tanah. Pemerintah bersama penegak hukum harus bisa bergandengan tangan untuk menghentikan praktik-praktik mafia tanah yang merajalela.
“Tingkatkan kerja sama lintas lembaga agar pencegahan dan penanganan lebih cepat terselesaikan,” ujar Puan.
![Riri Khasmita (berhijab) menatap sinis ke arah Nirina Zubir, saat dihadirkan oleh Polda Metro Jaya, Kamis (18/11/2021). [Evi Ariska/Suara.com]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/11/18/28359-nirina-zubir-dan-riri-khasmita.jpg)
Momentum Berantas Mafia Tanah
Sebelumnya, Puan menanggapi kasus mafia tanah yang dialami Nirina Zubir. Menurut Puan kasus serupa juga dialami oleh masyarakat lain.
Baca Juga: Ketua DPR: Kasus Nirina Zubir Harus jadi Momentum Berantas Mafia Tanah
Puan mengatakan keberadaan mafia tanah tentu sangat merugikan masyarakat. Ia pun meminta pemerintah bersama jajaran penegak hukum memberantas para mafia tanah.
