Infografis
Suara.com - Pemerintah berencana menaikkan status PPKM menjadi level 3 secara menyeluruh saat libur Natal dan tahun baru. Menurut Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat hal itu sudah tepat.
Lestari mengatakan penyesuaian level PPKM merupakan langkah yang strategis sebagai upaya mengendalikan Covid-19.
"Dalam mengantisipasi ledakan Covid-19 di tanah air berbagai strategi pengendalian harus dilakukan. Penyesuaian level PPKM jelang libur Natal dan tahun baru adalah langkah yang strategis," kata Lestari, Jumat (19/11/2021).
Tidak sekadar menaikkan status PPKM menjadi level 3 secara nasional, pemerintah juga diminta dapat mengawasi perjalanan masyarakat antara negara. Mobilitas keluar masuknya maayrqkat dari atau keluar Indonesia harus dipantau.
"Kebijakan PPKM level 3 juga diberlakukan terhadap mobilitas manusia lintas batas negara dengan mempertimbangkan masih terjadinya ledakan kasus positif Covid-19 varian Delta plus di Eropa dan sejumlah negara tetangga," ujar Lestari.
Naikkan PPKM jadi Level 3
Pemerintah akan kembali melakukan menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia. Hal ini rencananya akan diberlakukan pada masa libur Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.
Kebijakan PPKM Level 3 tersebut rencananya akan dilakukan sampai 2 Januari 2022. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Antisipasi Potensi Peningkatan Kasus Covid-19 Pada Libur Nataru, secara daring pada Rabu (17/11/2021).
"Selama libur Nataru, seluruh Indonesia akan diberlakukan peraturan dan ketentuan PPKM Level 3," kata Muhadjir dikutip dari Suara.com.
Baca Juga: Jurus Pemerintah Cegah COVID-19 Saat Nataru: Larangan Cuti Hingga PPKM Level 3 Nasional
Menurut Muhadjir, kebijakan tersebut diputuskan pemerintah untuk memperketat mobilitas masyarakat pada momen libur panjang serta mencegah lonjakan kasus Covid-19. Muhadjir juga menegaskan kebijakan itu akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, tak hanya di Pulau Jawa-Bali.
