Infografis
Suara.com - Anggota Fraksi PKS di Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mengatakan jumlah Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sama sekali tak memenuhi kebutuhan hidup layak para pekerja atau buruh. Pasalnya, UMP hanya mengalami kenaikan 1,09 persen.
Ia berujar jumlah kenaikan itu sangat kecil sekalipun diukur dari sisi inflasi yang hanya merupakan salah satu indikator dalam penentuan upah.
"Tingkat inflasi tahunan sampai Oktober 2021 saja sudah 1,66 persen. Ini kenapa rata-rata kenaikan UMP hanya 1,09 persen?" kata Netty, Kamis (18/11/2021).
Metode pemerintah dalam menyusun UMP 2022 yang dinilai kecil itu pun dipertanyaan. Netty lantas menyoroti keberadaan UU Cipta Kerja yang juga memuat banyak indikator dalam menentukan upah.
Baca Juga: Minta Gubernur Segera Tetapkan UMP, Menaker: Paling Lambat 21 November 2021
"Kami di Fraksi PKS sedari awal memang menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Tapi katakanlah pemerintah memakai itu, seharusnya dalam PP 36/2021 juga ada indikator lain seperti tingkat daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah. Jadi bukan hanya soal inflasi dan pertumbuhan ekonomi saja," tutur Netty.
Pemerintah lanjut Netty seharusnya memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi buruh dalam menentukan kebijakan, termasuk menyoal UMP.
Kebutuhan hidup layak juga harus masuk menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan UMP 2022.
"Apakah pemerintah sudah melakukan survei terhadap harga bahan pokok di pasar? Jangan hanya berpihak pada kalangan pengusaha, tapi harus memperhatikan juga kesejahteraan dari para pekerja. Apalagi selama pandemi ini kebutuhan dan biaya hidup terus naik," kata dia.
Baca Juga: Hampir Terprovokasi, Ribuan Buruh Jateng Minta UMP Naik 16 Persen ke Ganjar Pranowo
