Infografis
Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik sejumlah aliran uang bekas Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin kepada mantan Penyidik KPK dari unsur Polri Stepanus Robin Pattuju. Kini, keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka lembaga antirasuah.
Keterangan tersebut digali Penyidik KPK setelah memeriksa saksi pihak swasta bernama Rizky Cinde Awaliyah di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (16/11/2021). Rizky diperiksa dalam kapasitas saksi untuk perkara korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017.
Azis diketahui baru ditetapkan sebagai tersangka dalam pemberian suap kepada Robin terkait penanganan perkara di KPK. Pemberian uang itu salah satunya diduga untuk menghentikan perkara di Lampung Tengah yang kini diselidiki KPK.
"Didalami pengetahuan antara lain terkait dengan dugaan aliran uang yang diberikan oleh tersangka AZ (Azis Syamsuddin) untuk Stephanus Robin Pattuju," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding saat dikonfirmasi, Selasa (16/11/2021).
Baca Juga: Usut Keterlibatan Azis Syamsuddin dalam Kasus DAK Lamteng, KPK Periksa Anggota Polri
Sebagai informasi, dalam Anggaran DAK di Lampung Tengah tahun 2017 diduga ada peran Azis Syamsuddin. Ia diduga meminta komitmen fee sebesar 8 persen.
Ketika alokasi anggaran DAK di Lampung Tengah tahun 2017, Azis merupakan Ketua Badan Anggaran di DPR. Ia, diduga mendapatkan fee setelah menaikan anggaran DAK di Lampung tengah.
Dalam setiap kesempatan, Azis selalu menampik tuduhan tersebut. Ia bahkan menyatakan tidak pernah menerima fee dari pengesahan DAK di Lampung Tengah.
Kekinian, Azis jadi tersangka dan telah ditahan KPK. Ia disangkakan menyuap Robin dan advokat Maskur Husein untuk tidak mengusut perkara DAK Lampung Tengah yang diduga menyeret nama Azis Syamsuddin.
Azis bersama Aliza Gunado yang juga merupakan politikus partai Golkar menyuap Robin mencapai Rp 3,1 Miliar.
Baca Juga: Telisik Peran Azis Syamsuddin Di Kasus Rita Widyasari, KPK Periksa Eks Bupati Kertanegara
Mantan Wakil Ketua DPR ini disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman pasal-pasal ini maksimal 5 tahun penjara.
