Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP PPP, Arsul Sani mengklaim, bahwa partainya tidak punya posisi untuk menyampaikan keberatan atau pun memberikan dorongan agar Marsekal Hadi Tjahjanto masuk dalam kabinet usai tak lagi menjadi Panglima TNI.
Menurutnya, tak ada gunanya mendorong figur tertentu masuk kabinet, pasalnya Presiden Joko Widodo punya pertimbangan tersendiri.
"Yang jelas PPP tidak punya posisi keberatan maupun mendorong dorong apakah itu Pak Hadi Tjahjanto yang segera menyerahterimakan jabatan lainnya atau yang lain masuk kabinet," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/11/2021).
"Karena soal soal seperti ini menurut hemat saya tidak ada gunanya juga pihak luar mendorong dorong karena Presiden itu punya pertimbangan dan keputusannya sendiri," sambungnya.
Arsul mengatakan, berdasarkan pengamatannya, kebiasaan Jokowi dalam menentukan kebijakan bukan berarti tidak mau diberikan masukan. Hanya saja, terkait dengan kabinet Jokowi akan bersifat aktif akan meminta secara langsung kepada koalisinya.
"Jadi saya yakin kalau pun ada yang mencoba memberi masukan, mengusul ngusulkan si A si B itu menurut saya kalau tidak seusai dengan apa yang ada di pikiran Pak Jokowi itu ya ke sia-siaan saja," tuturnya.
Lebih lanjut, kata Arsul, hal itu seperti terjadi pada pemilihan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, kala itu banyak yang mengusulkan nama-nama tertentu namun justru Jokowi memilih Listyo.
"Saya tidak yakin ada yang mengusulkan Pak Listyo, tapi itu sebetulnya pelajaran apa? Presiden punya kemandirian sendiri, Presiden memegang hak prerogatif yang melekat pada jabatan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," tandasnya.
Isu Hadi Masuk Kabinet
Baca Juga: Diresmikan Presiden Jokowi, LPEI Biayai Pembangunan KEK Mandalika
Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Penggantinya pun tinggal disahkan, yakni Jenderal Andika Perkasa.
