Infografis
Suara.com - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini, menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak pernah mengintervensi Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).
Hal ini menyusul Muktamar NU yang akan memilih Ketua Umum pada Desember mendatang.
"Pemerintah tidak pernah berupaya campur tangan. Ini sepenuhnya ranah warga Nahdiyin," ujar Faldo saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (12/11/2021).
Mantan Wasekjen PAN itu menyebut bahwa isu pemerintah mengintervensi setiap pemilihan bukan hal baru.
Baca Juga: Audiensi dengan KPU, Jokowi Minta Anggaran Pemilu 2024 Disusun Lebih Efisien
"Isu begini sudah biasa. Pemilihan apa saja, pemerintah dicurigai akan intervensi. Ini bukan hal baru saya kira. Apalagi, itu pemilihan di organisasi sebesar NU. Kami maklumi segala pandangan," ucap dia.
Selain itu, Faldo menyebut setiap organisasi termasuk NU memiliki aturan dan independensi yang harus dilindungi.
Pemerintah kata Faldo, akan memastikan hak konstitusional terlaksana.
"Setiap organisasi punya aturan dan independensi yang harus dilindungi. Ini hak konstitusional. Pemerintah akan pastikan itu terlaksana," tutur Faldo.
Ia menyebut pemerintah hanya mendoakan agar Ketua Umum NU yang terpilih, dapat memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia.
Baca Juga: Resmikan Sirkuit Mandalika, Jokowi: Siap Digunakan untuk Ajang Kelas Dunia
"Kami hanya mendoakan pemimpin NU yang terpilih nanti dapat berkontribusi sebesar-besarnya bagi Bangsa dan Negara. NU adalah berkah bagi semua, Islam yang rahmatan lil alamin," katanya.
Said Aqil Minta Jokowi Netral
Sebelumnya, nama Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj digadang-gadangkan akan maju kembali sebagai Ketua Umum PBNU di Muktamar NU.
Dalam wawancaranya dengan salah satu media, Said Aqil berharap Presiden Jokowi bersikap netral dalam Muktamar NU.
"Harapan saya Pak Jokowi sebagai kepala negara ya dalam hal muktamar ini netral," kata Said Aqil dalam wawancaranya, Kamis (11/11/2021).
