Infografis
Suara.com - Aplikasi pinjaman online (pinjol) yang dikelola PT Karya Mandiri Trading disebut polisi dikendalikan dari China. Dua karyawati dari pinjol ini ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan ancaman menyebar identitas pribadi nasabahnya.
Berdasarkan hasil penyelidikan, dari kedua tersangka RA (21) yang menjabat sebagai Desk Collection (penagih) dan AH (27), Team Leader, didapati mereka bekerja atas perintah seseorang jaringan pinjol dari China.
"Kedua pelaku ini, berhubungan dengan jaringan pelaku dari China," kata Wakapolres Metro Jakarta Barat, Bismo Teguh Prakoso di Mabes Polres Metro Jakarta Barat, Jumat (12/11/2021).
Disebutkan seorang bernama Mr Hong alias Andrew menjabat sebagai puncak tertinggi dari aplikasi ini. Kemudian di bawanya ada Supervisor yang dijabat seorang bernama Mr Yu.
Mr Yu yang juga diduga bermukim di China bertugas memerintahkan AH. Kemudian RA menjadi bawahan AH, yang ditugaskan menagih hutang kepada nasabah dengan melakukan ancaman.
Untuk berkomunikasi, dengan AH dan RA yang berada di Indonesia mereka menggunakan sebuah aplikasi yang memiliki fitur vidio conference. Aplikasi Uang Hits juga diduga tidak memiliki kantor fisik di Indonesia.
"Mereka tidak bisa berhubungan langsung karena mereka bekerja melalui virtual office semuanya. Jadi semuanya komunikasi terputus karena mereka tidak pernah bertemu. Mereka bertemu kalau mengadakan rapat saja melalui virtual office," jelas Bismo.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, AH yang menjabat sebagai leader mengaku digaji sekitar Rp 10 juta, sementara RA sebagai penagih digaji kisaran Rp 4-5 juta.
"Namun akan mendapat bonus bila melakukan penagihan lebih cepat, dapat bonus dari atasannya mereka," imbuh Bismo.
Baca Juga: Gugat Pemerintah Soal Regulasi Pinjaman Online, Ini Pandangan Kelas Disabilitas
Di samping itu diungkapkan PT Karya Mandiri Trading telah beroperasi di Indonesia selama empat tahun menjalankan lebih dari aplikasi pinjol. Guna memastikan legalitas dari perusahaan ini Polres Metro Jakarta Barat telah berkirim surat ke Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Otoritas Jasa Keuangan.
