Infografis
Suara.com - Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, LBH Jakarta telah menerima 7.200 aduan terkait permasalahan pinjaman online (pinjol). Aduan itu masuk melalui email maupun secara langsung melalui bentuk konsultasi.
Hari ini, Jumat (12/11/2021), LBH Jakarta bersama 19 warga menyambangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membikin gugatan warga negara atau citizen law suit terkait masalah tersebut.
Adapun pihak tergugat adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Komunukasi dan Informatika Johnny G. Plate, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.
"Terima ada 7.200 pengaduan yang masuk baik melalui email atau pengaduan konsultasi itu data terakhir," kata pengacara publik LBH Jakarta, Jeanny Sirait di lokasi.
Penagihan utang yang serampangan dan mengabaikan hak asasi manusia dari pihak pengelola pinjol, kata Jeanny, juga berbuntut pada kasus bunuh diri.
Total ada sekitar enam sampai tujuh kasus bunuh diri yang diterima LBH Jakarta dalam kurun waktu tiga tahun ke belakang.
"Setidaknya yang kami terima ada enam sampai tujuh laporan bunuh diri akibat pinjol," sambung Jeanny.
Gugatan yang dilayangkan kali ini juga menyasar pada regulasi atau aturan yang dibuat pemerintah mengenai pinjaman online. Setidaknya, ada 11 poin yang belum diatur secara komprehensif.
Poin pertama menyasar soal kepastian izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi peer-to-peer lending atau pinjaman online dapat beroperasi di Indonesia. Hal ini harus dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital.
Baca Juga: Gugat Jokowi-Maruf soal Regulasi Pinjol, LBH Jakarta: Bukan Masalah Privat, Tapi Publik!
Poin kedua soal sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi. Selain terintegrasi, juga mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online.
