Infografis
Jeanny menyebut, permasalahan pinjaman online di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Buntutnya, banyak korban berjatuhan atas serampangannya pola penagihan utang kepada pihak peminjam.
Dalam bahasa Jeanny, "Jatuh banyak korban yang kemudian melakukan upaya bunuh diri, bahkan sampai meninggal dunia."
Selain korban jiwa akibat bunuh diri, praktik pinjaman online melalui pola penagihannya kerap mengabaikan hak asasi manusia lainnya. Mulai dari kebocoran data hingga pelecehan seksual yang dialami oleh para korban.
"Tapi, sampai saat ini negara masih abai dan lalai untuk membuat aturan yang mampu menjawab permasalahan di tengah masyarakat," papar Jeanny.
Menambahkan Jeanny, Arif Maulana yang juga berasal dari LBH Jakarta mengatakan, gugatan ini adalah bagian dari tuntutan menagih tanggung jawab negara dalam memastikan jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam hal ini, hak rasa aman dan hak privasi warga negara.
Arif memaparkan, penyelenggaraan pinjamaan online yang berlaku hari ini di Indonesia menempatkan warga negara ada dalam himpitan mekanisme pasar tanpa adanya perlindungan dari negara. Negara, kata dia, telah gagal memastikan jaminan terhadap warga negara.
"Negara telah gagal dalam memastikan jaminan penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak atas privasi dan juga hak rasa aman warga negara," papar Arif.
Pinjaman online, dalam pandangan Arif, seharusnya bertujuan memberikan akses inklusi ekonomi kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, ada eksploitasi dan penindasan dengan jubah bernama pinjaman online.
"Dan yang kita skasikan justru seperti lintah darat, difasilitasi oleh negara, masyarakat tidak dilindungi tapi para provider bisa meraih keuntungan sebesar-sebesarnya," tegas dia.
Baca Juga: MUI Tetapkan Pinjaman Online Haram karena Hal Ini
LBH Jakarta bersama para penggugat juga berharap gugatan yang dilayangkan kali ini juga bisa memastikan tanggung jawab negara untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia berjalan sepenuhnya. Kekinian, nomor gugatan tersebut masih dalam proses pengetikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
