Infografis
Suara.com - GAMBUH: Patmi pahlawanku Wani mati kanggo anak putu, Merjuangke slamete Ibu bumi, Dimen lestari alamku, Patmi patriote bumi. (Patmi adalah pahlawanku yang berani mati untuk anak cucu, berjuang demi menyelamatkan Ibu Bumi, supaya alamku tetap lestari. Patmi adalah sang patriot bumi.)
Tembang itu menjadi doa yang dilantunkan warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng atau JM-PPK dalam memperingati Hari Pahlawan, Rabu (10/11/2021). Mereka menanam dan berdoa secara serentak di tujuh kabupaten.
Tujuh kabupaten itu yakni Pati, Grobogan, Blora, Rembang, Bojonegoro, Tuban dan Lamongan. Prosesi itu dilakukan JM-PPK untuk mengingatkan penguasa bahwa semangat Yu Patmi akan terus bergelora.
Yu Patmi hanyalah seorang ibu yang berprofesi sebagai petani di Desa Larangan, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ia menjadi satu dari puluhan orang yang mengecor kakinya di depan Istana Negara sebagai bentuk perjuangan melindungi Pegunungan Kendeng Utara di Jawa Tengah dari eksplorasi pabrik semen.
Baca Juga: Hari Pahlawan, Sinovac Apresiasi Tenaga Kesehatan yang Berjibaku Melawan Pandemi
"Untuk mengingatkan kepada semua lapisan masyarakat, terutama para pemimpin negeri ini baik daerah maupun pusat, bahwa Semangat Yu Patmi akan terus bergelora hendak 'mengadili' perusak ibu bumi," kata Koordinator JM-PPK Gunretno dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com.
Apa yang dilakukan oleh JM-PPK itu bisa disebut juga sebagai Brokohan. Tradisi adat Jawa itu biasanya digelar sebagai bentuk syukur kepada sang Maha Pencipta.
![Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng atau JM-PPK memperingati Hari Pahlawan yang dilakukan di tujuh kabupaten, Rabu (10/11/2021). [Dok. JM-PPK]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/11/10/79980-jaringan-masyarakat-peduli-pegunungan-kendeng.jpg)
Gunretno menjelaskan, brokohan yang dilakukan tersebut menjadi tanda ucapan syukur kepada Gusti Allah yang telah mengaruniakan Ibu Bumi dengan limpahan berkat, terus menanam sumber pangan, terus menghijaukan lahan gundul agar sumber air tetap terjaga dan lestari. Dari prosesi itu mereka juga terus menentang perusakan kawasan karst pegunungan Kendeng yang terus menerus dikeruk sebagai bahan baku semen hingga saat ini.
Padahal sesuai dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS Pegunungan Kendeng yang merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo. KLHS merekomendasikan untuk melindungi kawasan karst Kendeng.
"Kami juga tetap menolak pendirian pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng," tegasnya.
Baca Juga: Momentum Hari Pahlawan, Mensos Ajak Masyarakat Perangi Kemiskinan dan Kebodohan
Di sisi lain, Gunretno melihat Hari Pahlawan kekinian malah dilewati dengan adanya penindasan terhadap bangsa sendiri melalui kebijakan yang tidak ramah lingkungan dan berujung pada krisis iklim.
"Ancaman ketersediaan bahan pangan serta tercabutnya kehidupan sebagian masyarakat terutama saudara kita yang tinggal di pedalaman," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gunretno dengan JM-PPK memiliki pertanyaan ke mana pemerintah mengabdi.
"Mengabdi untuk siapa? Rakyat yang mana? Tidak adakah sedikit rasa takut akan "pengadilan" alam?" tanyanya.
Selain itu, mereka juga menyinggung dengan adanya pandemi ini sudah memberikan pelajaran yang sangat besar kepada semua, terutama pemerintah, kembali menilik apa yang telah dilakukan pada Ibu Bumi.
"Masih kurangkah tanda dan peringatan dari semesta?" tanya Gunretno lagi.
![Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng atau JM-PPK memperingati Hari Pahlawan yang dilakukan di tujuh kabupaten, Rabu (10/11/2021). [Dok. JM-PPK]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/11/10/83172-jaringan-masyarakat-peduli-pegunungan-kendeng.jpg)
Gunretno menjelaskan kalau makna dari Hari Pahlawan itu bukan hanya mengenang para pahlawan perebut kemerdekaan, tetapi juga untuk para pahlawan yang berjuang melindungi lingkungan hidup.
JM-PPK berharap apa yang dilakukan oleh pahlawan kehidupan seperti Yu Patmi dan lainnya untuk berjuang dengan cara masing-masing demi menghentikan kebijakan pemerintah yang merenggut lestarinya lingkungan hidup.
"Terus mendesak pemerintah, dengan cara kita masing-masing, untuk mengambil kebijakan yang nyata guna mengakhiri krisis iklim dan mengambil kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan pemodal."
