Infografis
Suara.com - PBB mengungkapkan jika sedikitnya ada 16 stafnya di Ethiopia ditahan di ibu kota Addis Ababa, enam lainnya telah dibebaskan.
Menyadur Al Jazeera Rabu (10/11/2021), juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan bahwa pihaknya sedang bekerjasama dengan pemerintah Ethiopia untuk membebaskan tahanan.
"Sejauh yang saya tahu, tidak ada penjelasan yang diberikan kepada kami tentang mengapa anggota staf ini ditahan," jelas Stephane.
Stephane juga mengungkapkan jika pejabat keamanan PBB telah mengunjungi staf yang ditahan, semua warga negara Ethiopia yang bekerja untuk berbagai badan PBB.
Baca Juga: Pemberontak Tigray Semakin Dekat Addis Ababa, Tapi Siapa Sebenarnya Mereka?
Tidak ada komentar langsung dari pemerintah Ethiopia, yang telah memerangi pasukan dari wilayah Tigray utara selama setahun.
Ketegangan antara Ethiopia dan PBB kembali memanas saat pemerintah sedang memerangi kelompok pemberontak di wilayah Tigray.
Pada akhir September, pemerintah Ethiopia mengusir tujuh pejabat senior PBB karena dianggap campur tangan dalam urusan internalnya.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan Washington mengetahui laporan tentang penahanan tersebut dan khawatir.
"Kami dengan jelas mengutuk pengusiran pejabat PBB sebelumnya dari Ethiopia, dan jika dikonfirmasi, kami juga akan mengutuk penahananstaf PBB berdasarkan etnis," kata Price kepada wartawan.
Baca Juga: Kekerasan Sipil Meningkat, PBB Didesak Turun Tangan soal Aksi Serangan Militer Myanmar
"Kami memahami dari laporan… bahwa mereka yang ditangkap adalah Tigrayan. Pelecehan dan penahanan pasukan keamanan pemerintah Ethiopia atas dasar etnis sama sekali tidak dapat diterima," sambungnya.
Price menambahkan bahwa AS juga mengutuk serangan balas dendam oleh para pejuang yang terkait dengan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF).
"Kami menyerukan semua pihak untuk menghentikan kegiatan seperti itu dan menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum," katanya.
Penahanan di kota Addis Ababa tersebut terjadi setelah deklarasi keadaan darurat nasional selama enam bulan setelah terjadi serangan dari pejuang Tigrayan dan Oromo.
Perdana Menteri Abiy Ahmed mengirim pasukan ke Tigray pada November 2020 untuk menggulingkan TPLF, mantan partai penguasa regional yang sempat mendominasi politik nasional.
