Infografis
Suara.com - Menteri-menteri di kabinet disebut-sebut diberi kebebasan oleh Presiden Jokowi untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas mereka menjelang Pilpres 2024. Lalu apakah izin tersebut bakal berimbas pada kinerja menteri di pemerintahan?
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai kebebasan yang diberikan Jokowi tidak lantas membuka kinerja menteri merosot. Diketahui, dari Gerindra sendiri ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang digadang-gadang bakal maju untuk ketiga kalinya dalam pemilihan presiden.
"Saya pikir sampai dengan saat ini dalam hal tahap wajar dan belum ganggu kinerja jalannya kerja menteri-menteri tersebut. Dan sampai sejauh ini, kami lihat yang dilakukan menteri-menteri itu dalam tahap wajar dan masih on the track dalam melakukan tugas-tugasnya," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/11/2021).
Menurut Dasco apa yang dilakukan Jokowi untuk membebaskan para menteri menaikkan popularitas tidak ada yang salah. Sebab berdasarkan aturan, hal itu tidak dilarang.
"Sebenarnya dalam aturan undang-undang aturan KPU maupun dari presiden sendiri tidak ada larangan untuk para calon menteri melakukan sosialisasi pencapresan," kata Dasco.
Diketahui, Jokowi disebut-sebut memberikan kebebasan kepada menteri-menterinya untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas menjelang pemilu presiden 2024, kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Dari paparan media-media selama ini, menteri-menteri yang hampir selalu masuk survei elektabilitas dan popularitas sebagai calon presiden, di antaranya Prabowo Subianto, Erick Thohir, dan Airlangga Hartarto.
Kendati para menteri bebas meningkatkan elektabilitas dan popularitas, politikus Kamhar Lakumani mengatakan mereka tetap harus "meningkatkan kinerjanya agar mendapat penilaian yang baik dari masyarakat."
Anggota kabinet yang akan maju ke pemilu presiden diharapkan tak mengorbankan tugas pokok sebagai menteri.
Baca Juga: Relawan GARIS Yakin PDIP Bakal Usung Ganjar di Pilpres 2024, Alasannya Ini
Kahar yang menjadi Deputi Bappilu Partai Demokrat menilai Jokowi tentu memiliki kepentingan yang jauh lebih besar terkait "memberikan kebebasan kepada semua menterinya untuk melakukan menaikkan popularitas dan elektabilitas."
