Isu Marsekal Hadi Masuk Kabinet, DPR dan Parpol Ogah Campuri Keputusan Jokowi

Rabu, 10 November 2021 | 10:52 WIB
Isu Marsekal Hadi Masuk Kabinet, DPR dan Parpol Ogah Campuri Keputusan Jokowi
Presiden Jokowi. (BPMI)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Nama Marsekal Hadi Tjahjanto santer diisukan bakal masuk kabinet sebagai menteri seusai dirinya melepas jabatan Panglima TNI. Menanggapi itu, DPR tidak ikut campur.

Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan kocok ulang kabinet atu reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Apakah nantinya akan ada reshuffle untuk memasukkan Hadi di kabinet, Dasco menilai Jokowi lebih tahu hal tersebut.

"Ya kalau masalah masuk di kabinet itu adalah sepenuhnya kewenangan presiden. Kami di DPR tidak akan ikut campur. Presiden tentunya yang lebih tahu apakah memerlukan Pak Hadi atau kemudian mau menaruh di posisi mana itu diserahkan kepada hak prerogatif presiden," kata Dasco, Rabu (10/11/2021).

Sementara itu, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat yang duduk sebagai anggota Komisi I DPR, Syarief Hasan semua keputusan terkait Hadi dikembalikan lagi kepasa Jokowi. Demokrat sendiri dikatakan Syarief tidak mencampuri dan enggan mengusulkan.

Syarief hanya memandang bahwa sebagai Panglima TNI, Hadi tentunya memiliki kemampuan.

"Saya pikir mungkin baik saja, tergantung presiden, hak prerogatif presiden karena dengan pengalaman beliau sebagai panglima memiliki ekpansif tersendiri. Jadi saya pikir tergantung presiden, saya sih lihat kemampuan dan kompetensinya bagus," kata Syarief.

Jokowi Diingatkan Jika Mau Reshuffle

Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya turut berkomentar terkait dengan isu kemungkinan Marsekal Jenderal TNI Hadi Tjahjanto masuk dalam kabinet usai tak lagi menjabat Panglima TNI. Terkait rencana perombakan kabinet menurutnya wewenang Presiden, hanya saja ia mengingatkan agar perombakan dilakukan sesuai dengan porsinya.

"Ya gini, itu prerogatif presiden, cuma kemudian tentu di dalam proses menjadikan seseorang menteri, bukan persoalan utak-atik atau persoalan akomodatif. Tentu harus kami lihat bagaimana keputusan presiden dalam hal itu benar-benar porsinya tepat," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/11/2021).

Baca Juga: Presiden Jokowi Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan di TMP Kalibata

Willy mengatakan, Nasdem sendiri pada prinsipnya menyerahkan kepada presiden yang terbaik terkait kabinet untuk membantu kelancaran tugas-tugas kenegaraan. Hanya saja ia menegaskan, sifatnya tak boleh akomodatif.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI