NasDem Ungkap Obrolan Ketum Parpol, Ada Permintaan Agar Jokowi Reshuffle Kabinet

Selasa, 09 November 2021 | 15:50 WIB
NasDem Ungkap Obrolan Ketum Parpol, Ada Permintaan Agar Jokowi Reshuffle Kabinet
Presiden Jokowi didampingi Wapres Ma'ruf Amin saat mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 di Istana Kepresidenan, Rabu (23/10/2019). (Antara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, mengaku belum mendengar rencana Presiden Joko Widodo akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat. Hanya saja memang menurutnya kebutuhan untuk merombak kabinet saat ini diperlukan.

"Belum dengar ada rencana reshuffle," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/11/2021).

Willy kemudian mengungkapkan, bahwa dirinya pernah ikut dalam diskusi dengan para ketua umum partai politik koalisi pemerintah.

Menurutnya, beberapa ketum parpol menilai ada kebutuhan untuk merombak kabinet.

Baca Juga: Santer Isu Marsekal Hadi Masuk Kabinet, NasDem Ingatkan Reshuffle Tak Sekedar Akomodatif

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya saat ditemui wartawan di gedung DPR RI. (Suara.com/Bagaskara)
Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya saat ditemui wartawan di gedung DPR RI. (Suara.com/Bagaskara)

"Itu ya kemarin diskusi sama beberapa, ketua umum, ya tentang kebutuhan itu ada (reshuffle kabinet)," ungkapnya.

Lebih lanjut, kendati begitu, Willy tak bisa memastikan terkait dengan rencana reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi. Menurutnya hingga kekinian belum ada kepastian.

"Pastinya kapan (perombakan kabinet) belum ada, gitu," tandasnya.

Isu Hadi Masuk Kabinet

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Penggantinya pun tinggal disahkan, yakni Jenderal Andika Perkasa.

Baca Juga: NasDem Sumut Siap Tumbangkan PDIP di 2024

Kekinian, berembus wacana Marsekal Hadi akan masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Presiden Joko melalui mekanisme reshuffle.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko enggan memberikan komentar.  Ia meminta awak media menunggu waktunya.

"Itu tunggu saja waktunya. Kita belum bisa memberikan apa jawaban," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/11/2021).

Moeldoko menuturkan, saat pensiun dari jabatan Panglima TNI, tidak harus mendapatkan jabatan baru. Hal tersebut diungkapkannya lantaran pernah menjabat sebagai Panglima TNI.

Ia menceritakan ketika itu saat masa purnabakti, ia tidak memiliki jabatan apa pun selama 2,5 tahun. Namun waktu tersebut ia gunakan bersama keluarga.

"Seperti saya dulu dua setengah tahun waktu istirahat dan itu cukup nyaman bagi siapapun setelah bertugas, setelah mengemban tugas saya kemarin 35 tahun,  punya kesempatan 2,5 tahun betul-betul sangat berarti bagi keluarga dan saya sendiri apa menikmati waktu yang ada," kata Moeldoko.

"Itu jadi tidak harus habis pensiun mendapatkan jabatan baru  dan seterudnya. Saya pikir apa yang saya rasakan juga sangat menarik bisa menikmati sesuatu yang berbeda selama 2,5 tahun," sambungnya.

Saat ditanya soal adanya kritikan pemilihan calon tunggal Panglima TNI oleh Presiden Jokowi, yang dinilai telah mengesampingkan tradisi rotasi 3 matra TNI, Moeldoko tak mempermasalahkan hal tersebut.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI