Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya turut berkomentar terkait dengan isu kemungkinan Marsekal Jenderal TNI Hadi Tjahjanto masuk dalam kabinet usai tak lagi menjabat Panglima TNI. Terkait rencana perombakan kabinet menurutnya wewenang Presiden, hanya saja ia mengingatkan agar perombakan dilakukan sesuai dengan porsinya.
"Ya gini, itu prerogatif presiden, cuma kemudian tentu di dalam proses menjadikan seseorang menteri, bukan persoalan utak-atik atau persoalan akomodatif. Tentu harus kami lihat bagaimana keputusan presiden dalam hal itu benar-benar porsinya tepat," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/11/2021).
Willy mengatakan, Nasdem sendiri pada prinsipnya menyerahkan kepada presiden yang terbaik terkait kabinet untuk membantu kelancaran tugas-tugas kenegaraan. Hanya saja ia menegaskan, sifatnya tak boleh akomodatif.
"Kita harus mengedepankan prinsip efektivitas, profesionalitas, itu harus menjadi prinsip-prinsip yang terdepan. Bukan hanya sekedar, ya utak-atik gatuk lah," tuturnya.
Lebih lanjut, Willy mengatakan, perobakan kabinet harus dilakukan berdasarkan kebutuhan pemerintahan. Menurutnya hal itu harus prospektif.
"Kita harus lebih kualitatif, lebih prospektif, ya lebih berbasiskan tenru kebutuhan pemerintahan ini seperti apa," tandasnya.
Isu Hadi Masuk Kabinet
Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Penggantinya pun tinggal disahkan, yakni Jenderal Andika Perkasa.
Kekinian, berembus wacana Marsekal Hadi akan masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Presiden Joko melalui mekanisme reshuffle.
Baca Juga: Menteri Dibebaskan Kerek Elektabilitas buat Nyapres, Demokrat: Jangan Korbankan Tugas
Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko enggan memberikan komentar. Ia meminta awak media menunggu waktunya.
