Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon pada Jumat (29/10/2021) lalu. Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia M Iqbal Damanik menilai aturan tersebut bukan menjadi solusi untuk mencegah terjadinya krisis iklim.
Di dalam Perpres tersebut tertuang perihal skema carbon offset atau tindakan meniadakan emisi karbon dioksida yang dihasilkan di satu tempat dengan tindakan pengurangan emisi di tempat lain. Menurut Iqbal, carbon offset itu nantinya malah dimanfaatkan para perusahaan sebagai tameng atas perilakunya dengan melakukan pembabatan hutan hingga konsesi lahan.
"Carbon offset hanya sebuah mekanisme agar para polutter pencemar melegitimasi pencemaran mereka dengan menggunakan hutan-hutan yang ada saat ini," kata Damanik dalam sebuah diskusi bertajuk "Dagang Karbon: Solusi atau Masalah Baru Krisis Iklim?" pada Selasa (9/11/2021).
Sehingga menurut kacamatanya, pemerintah tidak memiliki keinginan untuk menekan emisi. Akan tetapi malah memberikan hak dengan cara memberikan karbon kredit.
Baca Juga: Benarkah Jalan Tol di Indonesia Tidak Aman? Berikut Faktanya
Ia juga melihat kalau mekanisme karbon atau carbon offseting di Indonesia itu kerap memberikan hak polluter pada korporasi.
"Ibaratnya, kamu sering nebang pohon di Sumatera tapi ikutan menanam pohon di Jakarta. Ya, sama saja bohong."
Dilansir dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dalam Perpres Nilai Ekonomi Karbon tersebut terdapat beberapa mekanisme perdagangan karbon yang diatur, yakni perdagangan antara dua pelaku usaha melalui skema cap and trade, pengimbangan emisi melalui skema carbon offset, pembayaran berbasis kinerja (result based payment), dan pungutan atas karbon, serta kombinasi dari skema yang ada.
Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dewanthi mengungkapkan kalau carbon pricing bisa menjadi insentif untuk pencapaian NDC.
"Carbon pricing diharapkan mendukung instrumen lain yang juga dilakukan seperti pengendalian kebakaran hutan, pencegahan deforestasi dan degradasi, atau transisi teknologi untuk mewujudkan energi baru terbarukan," katanya.
Baca Juga: Greenpeace: Sikap Menteri LHK Soal Zero Deforestasi Ancam Hutan Papua
