Infografis
Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah masa penahanan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi nonaktif Andi Putra, yang telah ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara korupsi perizinan kebun sawit, selama 40 hari.
Selain Andi putra, penyuap pihak swasta Sudarso juga ditambah masa penahanannya. Mereka akan kembali mendekam di dalam penjara mulai 8 November hingga 17 Desember 2021.
"Tim Penyidik memperpanjang masa penahahan tersangka AP (Andi Putra) dan kawan-kawan untuk masing-masing selama 40 hari," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi pada Senin (8/11/2021).
Tersangka Sudarso akan kembali mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Pomdam Jaya Guntur. Sedangkan, tersangka Andi Putra akan mendekam di Rutan KPK Gedung Merah Putih KPK.
Baca Juga: Usut Korupsi Bupati Kuansing, KPK Ingatkan Pihak-pihak yang Diperiksa Berkata Jujur
Ali menjelaskan, alasan KPK kembali menambah penahanan kedua tersangka. Lantaran, Penyidik KPK masih memerlukan keterangan sejumlah saksi - saksi.
"Pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik masih terus berlanjut dengan mengagendakan pemanggilan saksi-saksi disertai dengan penyitaan berbagai bukti yang terkait dengan perkara ini," imbuhnya
Untuk diketahui, penyidik antirasuah tengah menelisik sejumlah saksi terkait peran Bupati Andi Putra. Dalam kasus tersebut, Andi menerima sejumlah uang bersama pihak-pihak lain terkait pengurusan izin kebun sawit.
Sekaligus, sebagian saksi yang sudah diperiksa lembaga antirasuah juga mengembalikan sejumlah uang. Diduga uang tersebut terkait perkara mengenai izin kebun sawit.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyebut Bupati Andi Putra dan pihak swasta Sudarso ditetapkan tersangka dalam korupsi perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.
Baca Juga: Kasus Izin Kebun Sawit, KPK Telisik Sejumlah Aliran Uang Bupati Kuansing Andi Putra
Menurut Lili, salah satu persyaratan untuk kembali memperpanjang HGU dimaksud adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan.
Lokasi kebun kemitraan 20 persen milik PT AA yang dipersyaratkan tersebut, terletak di Kabupaten Kampar. Dimana, seharusnya berada di Kabupaten Kuantan Singingi.
"Agar persyaratan ini dapat terpenuhi, SDR (Sudarso) kemudian mengajukan surat permohonan ke AP (Andi Putra) selaku Bupati Kuantan Singingi dan meminta supaya kebun kemitraan PT AA di Kampar disetujui menjadi kebun kemitraan," ucap Lili.
Kemudian, Sudarso dan Andi Putra melakukan pertemuan. Andi Putra menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU. Seharusnya dibangun di Kabupaten Kuantan Singingi dibutuhan minimal uang Rp 2 miliar.
"Diduga telah terjadi kesepakatan antara AP (Andi Putra) dengan SDR (Sudarso) terkait adanya pemberian uang dengan jumlah tersebut," katanya.
Kata Lili, uang yang diterima oleh Andi Putra dari Sudarso diserahkan secara bertahap.
Pada September 2021, diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh Sudarso kepada Andi Putra uang sebesar Rp 500 juta.
"Berikutnya pada 18 Oktober 2021, SDR (Sudarso) diduga kembali menyerahkan kesanggupannya tersebut kepada AP (Andi Putra) dengan menyerahkan uang sekitar Rp200 juta," kata Lili.
Untuk proses penyidikan lebih lanjut, kata Lili, Sudarso dan Andi Putra ditahan 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 19 Oktober sampai 7 November 2021.
