Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengklaim, pihaknya menyerahkan sepenuhnya terkait reshuffle atau perobakan kabinet pemerintahan kepada Presiden Joko Widodo. Pernyataan Muzani tersebut menanggapi isu soal kemungkinan Marsekal Jenderal TNI Hadi Tjahjanto masuk dalam kabinet usai tak lagi menjabat Panglima TNI.
"Sepenuhnya wewenang presiden. Presiden ada kewenangan sepenuhnya dalam sistem ketatanegaraan kita sebagai kepala pemerintahan dalam sistem presidensial, presiden berwenang menetapkan pembantu-pembantunya sebagai menteri atau mengganti," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021).
Muzani mengaku dirinya hingga kekinian belum mendengar informasi dari Istana terkait rencana reshuflle. Begitu juga dengan nama-nama menteri atau setingkatnya yang akan dirombak oleh presiden.
"Saya belum dengar, saya denger reshuffle dari kabar-kabar angin dari kawan-kawan wartawan, saya belum denger apa bener, siapa aja, belum denger pasti," tuturnya.
Lebih lanjut, Muzani mengatakan, jika reshuffle memang benar-benar dilakukan maka hal itu merupakan hak prerogatif presiden. Ia menyerahkan sepenuhnya terkait hal itu ke Jokowi.
"Sebagai kepala pemerintahan maka presiden berhak tentukan siapa pembantunya dan ganti siapa pembantunya. itu aja. Saya serahkan sepenuhnya ke presiden," tuturnya.
Isu Hadi Masuk Kabinet
Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Penggantinya pun tinggal disahkan, yakni Jenderal Andika Perkasa.
Kekinian, berembus wacana Marsekal Hadi akan masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Presiden Joko melalui mekanisme reshuffle.
Baca Juga: Jenderal Andika Perkasa: Jangan Sampai Nanti Saya Geer Gitu
Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko enggan memberikan komentar. Ia meminta awak media menunggu waktunya.
