Suara.com - Polisi di India sedang mencari pemilik sekitar 100 akun media sosial yang dituduh menyebarkan informasi palsu alias hoaks setelah adanya serangan massa di masjid-masjid di daerah bagian timur laut negara tersebut.
Mengutip The Guardian, Senin (8/11/2021), menurut polisi, orang-orang yang punya tujuan untuk mengobarkan kekerasan lebih lanjut membagikan gambar menyesatkan di media sosial setelah insiden tersebut.
Kekerasan bulan lalu di negara bagian Tripura meletus di sela-sela unjuk rasa ratusan pengikut kelompok nasionalis Hindu sayap kanan. Empat masjid dirusak dan beberapa rumah serta bisnis milik umat Islam digeledah.
"Akun-akun yang diidentifikasi menyebarkan rumor, berita palsu, video palsu, dan foto palsu yang bahkan tidak terkait dengan Tripura," kata seorang perwira polisi senior di negara bagian itu tanpa menyebut nama.
Baca Juga: Kominfo Klaim Identifikasi 1.971 Isu Hoaks Terkait Covid-19 sejak Januari 2020
"Masih terlalu dini tetapi semua orang akan diidentifikasi dan ditangkap karena pemalsuan semacam itu."
Sebuah laporan polisi yang dirilis ke media pada Sabtu (6/11/2021) mengidentifikasi 102 unggahan yang dikatakan diterbitkan oleh penjahat yang tidak dikenal untuk memprovokasi konflik antara orang-orang dari komunitas agama yang berbeda.
Laporan media lokal mengatakan polisi telah menulis surat ke Facebook, Twitter, dan YouTube untuk menuntut agar unggahan tersebut dihapus.
Banyak unggahan yang menyinggung telah dihapus pada Minggu (7/11/2021). Mereka yang tetap online sebagian besar tampaknya menyoroti penderitaan muslim yang menjadi sasaran serangan.
Serangan bulan lalu membuat negara tersebut dalam siaga tinggi. Pasukan keamanan menjaga masjid dan polisi melarang pertemuan lebih dari empat orang.
Baca Juga: Anak dan Adiknya Sampai Putus Sekolah, Terdakwa Hoaks Babi Ngepet Depok Menyesal
Para pemimpin komunitas muslim minoritas India mengatakan bahwa mereka semakin menjadi sasaran serangan dan ancaman dengan sedikit kesempatan untuk meminta bantuan resmi sejak partai nasionalis Hindu berkuasa pada 2014.
"Pemerintah negara bagian belum memulai tindakan besar apa pun terhadap mereka yang melakukan kekerasan," kata koalisi kelompok Muslim India dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (6/11/2021).
"Para petugas polisi yang tidak mencegah kekerasan itu juga harus menjadi subjek penyelidikan dan tindakan harus diambil terhadap mereka," tambah koalisi kelompok tersebut.
(Jacinta Aura Maharani)