Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan Komisi I DPR RI untuk menekankan komitmen KSAD Jenderal Andika Perkasa dalam penyelesaian konflik di Papua tanpa melakukan pelanggaran HAM.
Diketahui, Andika Perkasa menjalani proses fit dan proper test sebagai calon Panglima TNI di DPR RI Senayan, Jakarta, hari ini Sabtu (6/11/2021).
“Komisi I DPR RI saat melakukan pendalaman kepada calon Panglima TNI yang baru perlu meminta penegasan dari calon Panglima, agar ada komitmen untuk mengatasi konflik bersenjata di Papua tanpa menimbulkan permasalahan pelanggaran HAM,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin, Sabtu (6/11/2021).
Komitmen, menurut Komnas HAM, sangat penting mengingat konflik bersenjata di Papua masih terjadi, seperti di Intan Jaya.
Baca Juga: Komisi I DPR RI Setuju Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima TNI
“Saat ini situasi di Papua yang memanas karena sering terjadinya kontak tembak terbuka antara aparat keamanan dengan kelompok-kelompok bersenjata. Serta ada tenggat waktu dari calon Panglima agar konflik tidak berlarut di Papua,” kata Amiruddin.
Di samping itu, kata Amiruddin, jika sudah resmi menjadi Panglima TNI, Andika harus melakukan gebrakan baru dalam proses penyelidikan dugaan pelanggaran HAM.
“Panglima TNI yang baru perlu menunjukkan dukungan untuk upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan peristiwa-peristiwa yang diduga melanggar HAM yang berat,” ujarnya.
Diketahui setelah resmi diusulkan Presiden Joko Widodo sebagai calon Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa menjalani fit dan proper tes di Komisi I DPR RI.
Pada kesempatan itu Andika menyampaikan visi misinya. Secara singkat dia menyebut, kalau TNI adalah kita. Maksud Andika ialah TNI tidak dipisahkan dari masyarakat.
Baca Juga: Cerita Gatot Nurmantyo Jadi Panglima TNI, Sempat 3 Kali Tolak Tawaran Jokowi
"Saya memilih TNI adalah kita. Memang sangat singkat sekali, tetapi justru saya ingin masyarakat Indonesia dan internasional, TNI adalah kita bagian dari mereka," kata Andika.
Andika lantas mengungkapkan kalau pihaknya bisa saja bekerja secara profesional. Akan tetapi, ia juga menginginkan masyarakat bisa melihat TNI sebagai organisasi yang apa adanya dengan segala kekurangan namun tetap melakukan perbaikan.
"Tapi kita dengan keadaan kita enggak bisa berbuat apa-apa, tetap banyak yang bisa lakukan, karena memang sebagai orang yang pasti punya cara yang berbeda misalnya mengejar kita selesaikan dan kita dikejar," ujar Andika.