Infografis
Suara.com - Pemimpin militer Sudan, Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan, telah sepakat dengan Amerika Serikat tentang perlunya mempercepat pembentukan pemerintahan baru setelah ia memerintahkan pembebasan empat menteri dari pemerintah sebelumnya.
Mengutip Al Jazeera, Jumat (5/11/2021), kantor Burhan merilis pernyataan pada Kamis (4/11/2021) setelah dia berbicara di telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.
Kantor Burhan mengatakan kedua pihak tersebut telah sepakat tentang perlunya mempercepat pembentukan pemerintahan.
“Kedua pihak sepakat tentang perlunya mempertahankan jalur transisi demokrasi, perlunya melengkapi struktur pemerintahan transisi dan mempercepat pembentukan pemerintahan,” jelas pihak kantor Jenderal Burhan.
Baca Juga: AS Setujui Penjualan 280 Rudal Senilai Rp 9,3 Triliun Ke Arab Saudi
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan Blinken dalam panggilan telepon mendesak Burhan untuk segera membebaskan semua tokoh politik yang ditahan sejak kudeta.
Price juga mendesak Burhan kembali ke dialog yang mengembalikan Perdana Menteri Hamdok ke kantor dan memulihkan pemerintahan yang dipimpin sipil di Sudan.
“Kami sedang mempertimbangkan semua inisiatif internal dan eksternal untuk melayani kepentingan nasional. Pembentukan pemerintah sudah dekat.” kata penasihat media Burhan, Taher Abouhaga, pada Kamis kemarin.
Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah berusaha menengahi untuk mengakhiri krisis politik yang mengikuti kudeta di mana politisi sipil terkemuka ditahan dan Hamdok ditempatkan di rumah tahanan.
Perwakilan khusus PBB untuk Sudan, Volker Perthes, mengatakan pembicaraan telah menghasilkan garis besar kesepakatan potensial tentang kembalinya pembagian kekuasaan, termasuk pemulihan perdana menteri yang digulingkan.
Baca Juga: Pernah Dipenjara di Indonesia, Wanita Si Pembunuh Koper Diciduk di AS
Namun, dia mendesak kesepakatan dalam hitungan hari bukan minggu sebelum posisi kedua belah pihak mengeras.
Perkembangan itu terjadi ketika para jenderal tinggi negara tersebut dan mantan pemimpin sipil terjebak dalam negosiasi yang tegang untuk mencari jalan keluar dari krisis yang dipicu oleh pengambilalihan militer pekan lalu.
(Jacinta Aura Maharani)
