Cek Fakta
Suara.com - Aliansi Perlawanan Perubahan Iklim menggelar sidang tandingan melawan KTT Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim atau Conference Of Parties ke-26 (COP 26) di Glasgow, Skotlandia dalam aksi unjuk rasa di Simpang Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Aliansi yang terdiri dari LSM Greenpeace, Walhi, Extinction Rebellion, Solidaritas Perempuan, dan Jeda Untuk Iklim ini menilai KTT COP 26 di Glasgow hanya buaian pemimpin dunia yang sejatinya tidak memikirkan krisis iklim global, termasuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Hari ini kita gelar sidang tandingan dari sidang KTT COP 26 di Glasgow. Sederet angka dan kata-kata yang yang disampaikan oleh Presiden pada COP 26 hanyalah omong kosong," kata orator aksi.
Dalam sidang tandingan ini mereka membentangkan poster mendesak keadilan iklim untuk semua, klaim para pemimpin dunia dalam KTT COP 26 tidak sesuai dengan fakta dilapangan, angka 82 persen penurunan deforestasi yang disampaikan Jokowi dinilai tidak tepat.
Baca Juga: Demo Tuntut Keadilan Iklim, Aliansi Sipil Sebut Jokowi Bacot
"Jokowi, Aksi Iklim Sekarang, Bukan Bacot, Deforestasi turun signifikan blablabla, Jokowi Bacot, keadilan iklim untuk semua," tulis mereka di spanduknya.
Mereka juga sikap pemerintah yang menyebut semangat zero deforestasi tidak boleh menghalangi pembangunan era Jokowi.
"Pembangunan besar-besaran yang katanya dilakukan 'demi kesejahteraan masyarakat' pada kenyataannya adalah pembangunan yang menghancurkan ekonomi masyarakat dan menjerumuskan masyarakat menjadi tergantung terhadap ekonomi ekstraktif yang para oligarki miliki," tegasnya.
Oleh sebab itu, APPI mendesak pemerintah menghentikan pemberian izin baru untuk pembangunan PLTU batu bara, termasuk PLTU co-firing dan PLTU dengan teknologi CCS dan mempensiunkan pengoperasian PLTU batubara dan segera beralih ke energi terbarukan.
Mengedepankan Zero deforestation tanpa ada dalih pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Puan Maharani Dorong Pembangunan Ekonomi Hijau untuk Atasi Perubahan Iklim
Pemerintah juga harus segera mengesahkan National Gender Action Plan untuk memastikan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat bagi perempuan dalam setiap kebijakan dan proyek iklim yang dilakukan, termasuk memastikan kebijakan maupun proyek tersebut tidak berbahaya dan merugikan perempuan.
Meningkatkan target penurunan emisi dalam NDC dan memastikan rencana ambisius untuk mencapai net zero emission paling lambat sebelum 2050.
Menghentikan pemberian konsesi di pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir.
Meningkatkan perlindungan, pelibatan dan partisipasi dari garda terdepan seperti masyarakat adat, petani, masyarakat pesisir, dan komunitas lokal lainnya terhadap perlindungan lingkungan.
