Infografis
Suara.com - Pemerintahan Joe Biden menyetujui penjualan 280 rudal udara-ke-udara AIM-120C ke Arab Saudi senilai 650 juta dolar AS (Rp 9,3 triliun), kata Pentagon, Kamis (4/11/2021).
Anggota parlemen AS sebelumnya mengkritik Arab Saudi atas keterlibatannya dalam perang di Yaman, konflik yang dianggap sebagai salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia.
Anggota parlemen AS juga menolak untuk menyetujui penjualan komoditas militer untuk kerajaan tanpa jaminan peralatan AS tidak akan digunakan untuk membunuh warga sipil.
Pentagon memberi tahu Kongres tentang penjualan itu pada Kamis.
Baca Juga: Kelompok Houthi Rudal Masjid dan Sekolah Agama di Yaman, Puluhan Orang Luka-luka
Jika disetujui oleh Kongres, hal itu akan menjadi penjualan besar komoditas militer asing pertama ke Arab Saudi sejak Presiden AS Joe Biden menjabat.
Departemen Luar Negeri menyetujui penjualan rudak itu pada 26 Oktober, kata seorang juru bicara, menambahkan bahwa penjualan rudal udara-ke-udara terjadi setelah "peningkatan serangan lintas perbatasan terhadap Arab Saudi selama setahun terakhir."
Raytheon Technologies membuat rudal tersebut.
Penjualan itu "sepenuhnya konsisten dengan janji pemerintah untuk memimpin dengan diplomasi untuk mengakhiri konflik di Yaman," kata juru bicara Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.
Rudal udara-ke-udara memastikan "Arab Saudi memiliki sarana untuk mempertahankan diri dari serangan udara Houthi yang didukung Iran," katanya.
Baca Juga: Masjid Jadi Sasaran Rudal Houthi, Puluhan Orang Jadi Korban
Setelah hubungan persahabatan pemerintahan Trump dengan Arab Saudi, pemerintahan Biden menghitung ulang pendekatannya ke Arab Saudi, negara yang menjadi salah satu sekutu terdekat AS dalam melawan ancaman yang ditimbulkan oleh Iran.
Paket penjualan senjata tersebut akan mencakup 280 rudal udara-ke-udara jarak menengah dengan kualitas lebih tinggi (AIM-120C-7/C-8 AMRAAM), bersama dengan 596 peluncur rel rudal LAU-128, peralatan pendukung, suku cadang, serta dukungan teknis dan logistik.
Meskipun telah disetujui oleh Departemen Luar Negeri, pemberitahuan tersebut tidak menunjukkan bahwa sebuah kontrak telah ditandatangani atau bahwa negosiasi sudah selesai. (Sumber: Antara/Reuters)
