Infografis
Suara.com - Pengamat Militer Made Supriatma menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memanfaatkan momentum krisis pandemi Covid-19 untuk meloloskan banyak kebijakan kontroversial.
Supriatma menjelaskan, pelibatan TNI-Polri dalam banyak hal penanganan pandemi digunakan untuk mengamankan stabilitas keamanan negara dari protes masyarakat yang menentang kebijakan kontroversial.
"Efek dari pelibatan dari aparat keamanan ini adalah dia bisa meredam khususnya dalam mengamankan rezim yang berkuasa saat ini, dengan bertindak represif kalau ada protes dengan alasan Covid. Dan Covid menjadi justifikasi untuk melakukan banyak sekali kebijakan kontroversial," kata Supriatma dalam diskusi LaporCovid-19, Kamis (4/11/2021).
Sementara Kementerian Kesehatan yang seharusnya menjadi pemimpin dalam pengananan wabah ini hanya berperan sebagai tim pembantu pelaksana dalam struktur Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
Baca Juga: Jadi Tindakan Represif, Oknum Polisi yang Ancam Warganet Harus Ditegur bahkan Pecat
"Sementara di sisi kesehatan itu bergerak sendiri, ahli epidemologi juga bergerak sendiri," tutur peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute ini.
Pendekatan militer semacam ini, lanjut Supriatma, tidak cukup efektif dan juga cenderung represif yang melanggar hak asasi manusia selama penanganan pandemi.
"Sebenarnya kaum sipil kita lebih dari cukup untuk menangani bencana, organisasi dan ekspertis lebih dari militer, bahkan dalam hal logistik, saya melihat bahwa banyak sipil yang mampu mengorganisasi," pungkas Supriatma.
