Infografis
Suara.com - Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin berharap KPK segera mengusut tuntas laporan dugaan keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam bisnis PCR.
Ia pun mengapresiasi jika KPK berani mengusut tuntas dugaan keterlibatan Luhut dan Erick.
"Harusnya ditindaklanjut. Kita lihat saja, kalau mereka tidak mengusut ya tidak berani itu saja kita lihat saja. Kalau berani kita acungi jempol," ujar Ujang saat dihubungi Suara.com, Kamis (4/11/2021).
Tak hanya itu, Ujang juga menyarankan Presiden Jokowi seharusnya melakukan perombakan (Reshuffle) kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Luhut dan Erick diduga terlibat dalam konflik kepentingan antara bisnis tes PCR di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19. Namun ia tak yakin Jokowi berani merushuflle kedua menterinya tersebut
"Saya melihat ini harus di usut tuntas oleh KPK. Bahkan menurut saya kalau ada reshuffle harusnya (Luhut dan Erick) walaupun masih dugaan ya keterlibatan itu. Saya tidak yakin Pak Jokowi berani reshuffle (Luhut dan Erick)," ucap dia.
Ujang mencontohkan di luar negeri, pejabat pemerintah yang diduga memiliki keterlibatan kasus korupsi, langsung mengundurkan diri karena malu.
"Karena kalau di luar negeri demi integritas dan menjaga moral politik di luar ngerti di negara yang sudah maju yang mengedepankan budaya malu, maka ketika disebut pun mereka di luar negeri sudah pada mundur mengundurkan diri," kata Ujang.
Namun kata Ujang berbeda dengan di Indonesia bahwa jika ada oknum atau pejabat yang terlibat korupsi, justru tidak mengakuinya.
Baca Juga: Lawatan Jokowi ke UEA Hasilkan Komitmen Bisnis dan Investasi USD 32,7 Miliar
Ujang mencontohkan kasus korupsi E-KTP yang menjerat Setya Novanto. Ketika itu Setya Novanto tak mengakui hingga bersumpah karena tak melakukan korupsi
