Infografis
Suara.com - Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) mendadak didesak menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub guna meminta pertanggungjawaban Ketua Umum PKP Yussuf Solichien terkait berbagai masalah yang muncul di internal partai.
Sekretaris Jenderal PKP, Said Salahudin, mengatakan desakan Munaslub dari pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) kepada Dewan Pimpinan Nasional (DPN) tentu tidak bisa abaikan. Menurutnya, mereka memiliki dasar dan alasan yang kuat sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PKP.
"Saya sendiri menemukan cukup banyak penyimpangan yang terjadi selama ini dalam pengelolaan partai. Hal-hal yang semacam ini tentu tidak boleh dibiarkan. Maka disinilah diperlukan adanya pertanggungjawaban dari Ketua Umum," kata Said kepada wartawan, Kamis (4/11/2021).
"Dan forum yang dibenarkan oleh Undang-Undang Partai Politik dan konstitusi PKP untuk meminta pertanggungjawaban Ketua Umum adalah forum Munaslub," sambungnya.
Baca Juga: Diajak Gabung PKP usai Niat Bikin Parpol, Begini Reaksi Rasamala Aritonang Eks Pegawai KPK
Said mengungkapkan, salah satu yang dipersoalkan DPP-DPP itu menyangkut adanya indikasi perubahan AD/ART secara sepihak oleh oknum tertentu. Ia menilai, hal itu merupakan pelanggaran yang berat.
"Oleh karena AD/ART hanya dapat diubah dalam forum Munaslub, maka desakan pengurus daerah untuk segera digelar Munaslub memiliki alasan pembenar," tuturnya.
Lebih lanjut, Said sebagai Sekjen mengaku akan mendukung digelarnya Munaslub. Menurutnya, hal itu baik dilakukan jelang persiapan mengikuti Pemilu 2024 mendatang.
"Terus terang saya prihatin dan berempati dengan teman-teman pengurus daerah yang dengan sangat terpaksa harus menempuh langkah ini. Oleh sebab itu saya menyatakan diri dalam satu barisan dengan seluruh pengurus DPP PKP di seluruh Indonesia," tandasnya.
Baca Juga: Eks Pegawai KPK Ingin Bentuk Parpol, PKP Beri Tawaran Gabung
