Infografis
"Pola rotasi jabatan Panglima TNI yang telah dimulai sejak awal Reformasi ini tentu perlu untuk dipertahankan, apalagi hal tersebut juga telah diamanatkan dalam UU TNI."
Atas hal itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan memandang bahwa seharusnya Presiden Jokowi tidak mengabaikan pola pergantian Panglima TNI berbasis rotasi matra. Mengabaikan pendekatan ini dapat memunculkan tanda tanya besar apakah Presiden lebih mengutamakan faktor politik kedekatan hubungan yang subyektif daripada memakai pendekatan profesional dan substantif .
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan juga menilai, Jokowi harus memastikan calon Panglima TNI yang diusulkannya tidak memiliki catatan buruk, khususnya terkait pelanggaran HAM. Adanya pemberitaan yang mengaitkan nama Andika Perkasa dalam kasus pembunuhan tokoh Papua Theys Hiyo Eluay harus ditanggapi secara serius (Tempo 23 Oktober 2003).
"Sudah seharusnya Presiden RI melakukan penggalian informasi secara komprehensif terhadap seluruh kandidat dengan melibatkan lembaga-lembaga kredibel guna memperkuat pertimbangan Presiden RI dalam mengambil keputusan yang tepat.
Dengan diajukannya Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI, dalam pandangan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, semakin menunjukkan bahwa Jokowi tidak memiliki komitmen terhadap Penegakan HAM secara serius sebagaimana komitmen politiknya.
Tidak hanya itu, merujuk pada laporan yang ada, dugaan harta kekayaan Andika, disebutkan nilainya begitu fantastis. Hal itu harus segera diklarifikasi dan dijelaskan kepada publik.
Sebagai prajurit yang tunduk pada Sapta Marga yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, lanjut Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, adanya laporan kepemilikan kekayaan hingga berjumlah Rp 179,9 miliar harus dijelaskan secara transparan dan akuntabel. Sehingga, hal itu jadi terang benderang.
"Sehingga kami menilai penting untuk dilakukan audit harta kekayaan Andika Perkasa oleh KPK. Terlebih lagi Jenderal Andika Perkasa disebut belum pernah melaporkan LHKPN sebelumnya padahal kapasitas yang bersangkutan adalah pejabat tinggi negara."
Hal selanjutnya adalah soal perkembangan tantangan keamanan regional masa depan yang semakin maritim sentris. Mulai dari konflik Laut China Selatan yang belum ada tanda-tanda resolusi dalam waktu dekat, aksi perompakan di Selat Malaka yang masih terus berlangsung, pencurian ikan oleh kapal nelayan asing, penyelundupan senjata untuk kelompok kriminal via jalur laut, dan lain sebagainya.
Baca Juga: Pensiun Bulan Ini, KontraS Ungkap Sederet Catatan Buruk Panglima TNI Hadi Tjahjanto
Beberapa tantangan itu, menurut Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, adalah sedikit dari masih banyak ancaman lain yang masih harus diperkuat penanganannya di sektor maritim. Sebab, hal ini harusnya sejalan dengan visi Presiden Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
