Infografis
Suara.com - Greenpeace menyebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar sebagai menteri yang mendukung kerusakan lingkungan hidup.
Hal ini disampaikan Greenpeace merespons sikap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar yang menilai zero deforestasi tidak boleh menghalangi agenda pembangunan era Presiden Joko Widodo.
"Sangat disayangkan Indonesia memiliki menteri lingkungan hidup yang pro terhadap pembangunan skala besar yang berpotensi merusak lingkungan hidup," kata Kepala Kampanye Global Hutan Indonesia Greenpeace, Kamis (4/11/2021).
Dia menilai Menteri LHK seharusnya menjadi orang terdepan yang memastikan warga Indonesia mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti amanat UUD 1945.
Baca Juga: Cuitan Menteri LHK soal Zero Deforestasi Disebut Aneh dan Kontradiktif dengan KTT-COP26
"Sudah saatnya pemerintahan Presiden Jokowi berhenti memberi jalan pada pembangunan dan investasi serampangan yang menabrak koridor lingkungan, dan berhentilah melihat krisis iklim sebagai komoditas dagang dan peluang bisnis semata karena ancaman bencana iklim sudah di depan mata," jelasnya.
Viral
Sebelumnya, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar melalui akun twitternya menyebut pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi.
Siti menyebut zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 untuk membangun kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi.
"Memaksa Indonesia untuk zero deforestation di 2030, jelas tidak tepat dan tidak adil. Karena setiap negara memiliki masalah-masalah kunci sendiri dan dinaungi Undang-Undang Dasar untuk melindungi rakyatnya," cuit @SitiNurbayaLHK, Rabu (3/11/2021).
Baca Juga: Greenpeace Kecam Menteri LHK Soal Deforestasi Tak Boleh Halangi Pembangunan Era Jokowi
Dia beralasan, jika deforestasi tidak dilakukan maka akses menuju pemukiman warga di pedalaman hutan akan terus terisolir selamanya, maka perlu dilakukan pembangunan dengan deforestasi.
"Kalau konsepnya tidak ada deforestasi, berarti tidak boleh ada jalan, lalu bagaimana dengan masyarakatnya, apakah mereka harus terisolasi? Sementara negara harus benar-benar hadir di tengah rakyatnya," sambungnya.
Sementara, sehari sebelumnya Presiden Jokowi bersama pemimpin negara dari Kanada, Brasil, Rusia, China, Indonesia, Kongo, Amerika Serikat, dan Inggris baru saja menandatangani perjanjian zero deforestation 2030 saat KTT COP26 yang membahas tentang perubahan iklim di Glasgow, Skotlandia.
