Infografis
Suara.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar sedang menjadi sorotan warganet usai mengunggah cuitan tentang pembangunan dan deforestasi.
Lewat beberapa cuitan yang diunggah pada Rabu (3/11/2021) Siti Nurbaya menyebut pembangunan besar-besaran yang dilakukan di masa pemerintahan Presiden Jokowi tidak boleh berhenti dengan alasan emisi karbon atau deforestasi (aktivitas penebangan hutan).
Hal itu oleh warganet dinilai bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi di forum internasional tentang deforestasi.
"Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi," tulis Menteri Siti Nurbaya dalam cuitannya, dikutip suara.com, Kamis (4/11/2021).
Baca Juga: Pengamat: Sangat Tepat Jika Jokowi Berikan Grasi ke Terpidana Mati Narkoba Merry Utami
Selanjutnya, Siti Nurbaya juga menyebut bahwa menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation adalah tindakan yang melawan mandat UUD 1945.
"Menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 untuk values and goals establishment, membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi," lanjutnya.
Kritik publik
Merespons cuitan-cuitan tersebut, sebagian besar warganet menuliskan komentar dengan nada penuh kritik. Salah satu akun yang menyampaikan kritik ialah akun Twitter @Okkymandasari.
Ia menyebut presiden telah menutupi aib, namun justru dibuka oleh menteri LHK.
Baca Juga: Presiden Jokowi Diminta Tindak Menteri yang Diduga Terlibat Bisnis Tes PCR
"Pak Jokowi menutup-nutupi aib, Bu Siti Nurbaya malah membukanya," ujarnya dalam sebuah cuitan.
Beberapa warganet lain juga memberikan komentar pedas terhadap cuitan Menteri LHK.
"Izin revisi tweet-nya: Pembangunan besar-besaran era Jokowi tidak sebanding dengan potensi krisis ekologis masif yang bisa memusnahkan manusia kurang dari satu abad ke depan. Menghentikan deforestasi dan membabat emisi adalah satu-satunya cara untuk kemanusiaan bisa bertahan," tulis salah satu warganet.
"Menabrakkan 'pembangunan' dengan lingkungan hidup atas nama kesejahteraan rakyat adalah omong kosong. Lingkungan hidup lestari adalah bagian dari kesejahteraan masyarakat adat, juga seluruh rakyat, karena perubahan iklim mengancam nyawa semua orang. Jadi, pembangunan itu buat siapa, sebenarnya?" tulis warganet lain.
"Saya cukup mengikuti perjalanan rumusan teknokratik yang dikelola KLHK di COP. Sebetulnya poinnya adalah tetap bisa memanfaatkan kawasan hutan dengan pendekatan lestari. Kalau utas tweetnya bisa lebih baik kayanya nggak blunder kaya gini sih. Haha," ujar salah satu warganet.
Pernyataan Presiden Jokowi soal deforestasi
Dalam sebuah cuitan yang terkait dengan KTT G20 di Roma, Italia, Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia memiliki arti strategis dalam upaya menangani perubahan iklim.
"Sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia memiliki arti strategis dalam menangani perubahan iklim. Inilah yang antara lain saya sampaikan dalam KTT G20 sesi II dengan topik perubahan iklim, energi dan lingkungan hidup di La Nuvola, Roma, hari ini," tulis akun Twitter resmi Presiden Jokowi pada Minggu (31/10/2021).
Jokowi menyebut deforestasi di Indonesia dapat ditekan ke titik terendah dan berharap G20 memimpin dunia mengatasi isu perubahan iklim.
"Deforestasi di Indonesia dapat ditekan ke titik terendah 20 tahun terakhir. Indonesia telah merehabilitasi 3 juta ha lahan kritis pada 2010-2019. Indonesia ingin G20 memimpin dunia mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan dengan tindakan nyata," lanjutynya.
