Infografis
Suara.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan keputusan Presiden Jokowi menunjuk Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI sudah tepat.
Ia menilai usulan Andika sebagai calon Panglima sudah sesuai dengan kebutuhan TNI ke depan.
Menurut Syarief, sebagai calon Panglima TNI, Andika memiliki sederet tantangan ke depan. Terutama dalam penyelesaian konflik Papua.
"Tantangan yang paling di depan itu selesaikan Papua itu, KKB itu. Itu yang paling utama," kata Syarief kepada wartawan, Rabu (3/11/2021).
Baca Juga: Diduga Terlibat Bisnis Tes PCR, Jokowi Didesak Reshuffle Luhut dan Erick Thohir
Selain itu, lanjut Syarief, Andika juga harus memastikan keamaan terkait persiapan Pemilu dan Pilkada 2024.
"Dan yang terakhir alutsista. Tiga hal itu yang paling utama. Lalu, yang paling mendasar meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) prajurit," kata Syarief.
Syarief berkeyakinan, Andika yang kini menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut.
"Iya, saya yakin dia bisa karena dia berhasil di Angkatan Darat," ujar Syarief.
Jokowi Tunjuk Andika Perkasa
Baca Juga: Jenderal Andika Perkasa Calon Panglima TNI, Segini Harta Kekayaannya versi LHKPN KPK
Presiden Jokowi akhirnya mengusulkan nama KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon panglima. Usulan itu disampaikan Jokowi emlalui surat presiden yang dikirimkam melalui Mensesneg Pratikno kepada DPR siang ini.
Ketua DPR Puan Maharani yang menerima surpres menegaskan bahwa Jokowi hanya mengusulkan satu nama sebagai calon tunggal Panglima TNI.
"Karena itu pada hari ini melalui Mensesneg. Presiden telah menyampaikan surpres mengenai usulan calon Panglima TNI kepada DPR atas nama Jenderal Andika Perkasa," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/11/2021).
Puan mengatakan selanjutnya DPR akan menindaklanjuti supres terkait pergantian Panglima TNI.
"Dengan demikian DPR RI akan menindaklanjuti usulan Panglima TNI yang baru setelah melalui rapim melalui salah satu AKD, yakni Komisi I DPR," ujar Puan.
