Infografis
Suara.com - Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik YLBHI Agustinus Edy Kristianto mendesak pemerintah melakukan audit terhadap penyelenggaraan tes Covid-19 di Indonesia.
Agus menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), untuk segera bergerak memeriksa sejumlah bisnis tes Covid-19.
"KPK, BPK, dan KPPU juga perlu, kita perlu menelisik apakah ada unsur persaingan tidak sehat, dalam hal persekongkolan harga, harga diatur oleh pemain besar ada monolopi atau apa, itu biar KPPU saja," kata Agus saat dihubungi Suara.com, Rabu (3/11/2021).
BPK menurutnya bisa memeriksa sejumlah pendanaan negara terkait tes Covid-19 dan KPK bisa memeriksa jika ada dugaan unsur tindak pidana korupsi.
"Kejaksaan Agung dan Polisi juga, kita transparan saja lah, masyarakat nonton saja, kalau sekarang tidak transparan, kalau tidak begini kita tidak tahu GSI, Bumame itu punya siapa," jelasnya.
Hal ini disampaikannya setelah ada dugaan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir terlibat dalam bisnis tes PCR di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Pemeriksaan ini, lanjutnya, harus dilakukan untuk mengembalikan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah karena beberapa kali kebijakan tes Covid-19 untuk mobilitas menjadi kontroversi.
"Kalau kita mau melawan Covid-19 masyarakat harus percaya sama pemerintah, sekarang tidak percaya loh, ah benar tidak ini (aturan) PCR, besok udah ganti lagi, nah itu kan menghambat," tutur Agus.
Sebelumnya, Agus mengumkapkan Luhut dan Erick Thohir diduga terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Baca Juga: Ada Nama Erick Thohir dan Luhut Dalam Lingkar Cuan Tes PCR, Stafsus BUMN: Lihat Data
![Petugas kesehatan melakukan tes usap (swab test) PCR di Jakarta, Senin (25/10/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/10/25/64222-jokowi-minta-harga-pcr-turun-jadi-rp300-ribu.jpg)
Dia menjabarkan, salah satu pemegang saham PT GSI adalah PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang 10 persen sahamnya dimiliki oleh Luhut.
