Infografis
Suara.com - Lebih dari 100 pemimpin dunia di KTT COP26 menandatangani deklarasi untuk menghentikan dan mengembalikan hutan yang hilang pada tahun 2030.
Menyadur Anadolu Agency Selasa (2/11/2021), 12 negara juga berjanji untuk membelanjakan 12 miliar dolar dana publiknya, antara tahun 2021 dan 2025 untuk melindungi dan memulihkan hutan, dan tambahan 7,2 miliar dolar akan disediakan oleh investor swasta.
Leader's Declaration on Forests and Land Use itu lahir di hari pertama KTT COP26, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim yang akan berjalan sampai 12 November.
Dalam KTT COP26 tersebut hadir sekitar 120 pemimpin negara dan akan bernegosiasi selama dua minggu untuk membantu menentukan, apakah umat manusia dapat mendorong tindakan mendesak guna menghindari bencana perubahan iklim.
Baca Juga: Walhi Soroti Pidato Jokowi di KTT COP26: Message-nya Sama, Jualan Hutan
Agenda utama KTT COP26 adalah membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius di atas rata-rata pra-industri pada akhir abad ini.
Tindakan untuk mengurangi emisi ini perlu dimulai mulai saat ini untuk dapat memotongnya hingga 50% pada tahun 2030.
Deklarasi para pemimpin mencakup komitmen untuk melestarikan hutan dan ekosistem darat lainnya serta mempercepat pemulihannya.
Deklarasi tersebut juga menegaskan kembali keselarasan aliran keuangan dengan tujuan internasional untuk membalikkan dan degradasi hutan.
Dalam sebuah pernyataan tentang deklarasi tersebut, World Wide Fund for Nature (WWF) menyambut baik komitmen tersebut.
Baca Juga: Presiden AS Joe Biden Kepergok Mengantuk saat Hadiri KTT COP26
WWF mengatakan bahwa deklarasi tersebut selaras dengan janji beberapa pemerintah untuk mengembalikan hilangnya keanekaragaman hayati pada tahun 2030.
"Hutan menyediakan jasa ekosistem yang sangat penting bagi kesejahteraan manusia, ekonomi dan sosial, namun mereka terus menghilang pada tingkat yang mengkhawatirkan. Komitmen oleh lebih dari 100 pemimpin dunia untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi dan degradasi lahan pada tahun 2030 disambut baik karena mengakui nilai penting hutan dan ekosistem alam lainnya," kata Fran Price, Global Forest Practice Lead WWF.
Price mencatat bahwa janji tersebut harus diikuti dengan implementasi komitmen dan kebijakan untuk mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan.
"Pemerintah harus meningkatkan upaya untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lahan dengan meningkatkan partisipasi, akuntabilitas dan transparansi serta mengatasi perilaku korupsi," kata Price.
Price juga mengatakan jika WWF mendesak setiap pemerintah untuk melengkapi komitmen penggunaan hutan dan lahan.
Terlepas dari janji tersebut, para aktivis iklim memprotes dan menuntut para pemimpin dunia untuk menghadapi darurat iklim.
