Infografis
Suara.com - Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang memperketat pemberian remisi bagi terpidana korupsi, terorisme dan narkoba di mana salah satu pertimbangannya ialah tidak boleh ada sikap membeda-bedakan dalam pemberian remisi. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada atau Pukat UGM, Zaenur Rohman menilai tindak pidana korupsi tidak bisa disamakan dengan tindak pidana umum.
Zaenur mengatakan bahwa tindak pidana korupsi itu berciri khas dilakukan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Bukan hanya perihal melakukan korupsi, tetapi secara tidak langsung pelakunya juga melakukan penyelewenangan terhadap jabatan yang diamanahkan terhadapnya.
"Sehingga termasuk ke dalam kelompok tindak pidana jabatan," kata Zaenur dalam diskusi bertajuk "Menyoal Pembatalan PP 99/2012: Karpet Merah Remisi Koruptor" yang disiarkan YouTube Sahabat ICW, Selasa (2/11/2021).
Selain itu, tindak pidana korupsi juga memiliki dampak yang sangat luas dan memiliki efek domino. Ia memberikan contoh ketika ada seorang kepala daerah yang menerima suap Rp 1 miliar.
Angka Rp 1 miliar itu mungkin dinilai kecil bagi praktik suap. Namun yang mesti diperhatikan ialah asal dari suap tersebut.
Semisal suap itu dilakukan untuk memperoleh perizinan pelepasan hutan lindung menjadi hutan produksi. Apa yang diterima oleh kepala daerah tersebut jelas tidak bakal sebanding dengan dampak yang dihasilkan terhadap lingkungan.
"Negara bisa kehilangan hutan lindung, yang di dalamnya ada nilai jasa lingkungan yang diberikan ada aspek keragaman hayati," ujarnya.
Bukan hanya merugikan negara, tetapi suap semacam itu juga merugikan dunia di mana paru-parunya malah dialihfungsikan atau malah mengancam masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya pada keberadaan hutan.
"Itu contoh kecil betapa korupsi itu sangat merusak," tuturnya.
Baca Juga: Keistimewaan Koruptor di Indonesia: Hukuman Singkat, Harta Tak Seluruhnya Disita Negara
Sebelumnya, MA resmi membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur pengetatan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme dan lainnya. Menurut pertimbangan Majelis Hakim, persyaratan mendapatkan remisi tidak boleh bersifat membeda-bedakan.
