Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan keberhasilan pengelolaan iklim di Indonesia dapat dicapai karena menempatkan aksi iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan.
Pertimbangan aspek lingkungan dengan ekonomi dan sosial kata Jokowi harus dipadukan.
"Kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan harus memadukan pertimbangan lingkungan dengan ekonomi dan sosial. Kemitraan dengan masyarakat juga diutamakan," ujar Jokowi yang menjadi salah satu pembicara pada World Leaders Summit on Forest and Land Use yang digelar di Scotish Event Campus, Glasgow, Skotlandia dalam keterangannya, Selasa (2/11/2021).
Di hadapan para pemimpin dunia, Jokowi menjelaskan bahwa program perhutanan sosial dibuat agar konservasi hutan disertai terciptanya penghidupan bagi masyarakat sekitar.
Baca Juga: Respon Presiden Jokowi Tanggapi Kabar SBY akan Berobat ke Luar Negeri
Jokowi menyebut hal ini penting, karena 34 persen dari seluruh desa di Indonesia berada di perbatasan atau di dalam kawasan hutan.
"Jutaan masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor kehutanan. Menafikan hal ini bukan saja tidak realistis, namun juga tidak akan sustainable," tutur Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut bahwa 90 persen penduduk dunia yang hidup dalam kemiskinan ekstrem bergantung pada hutan.
Penyalahgunaan isu perubahan iklim sebagai hambatan perdagangan adalah kesalahan besar.
"Hal itu akan menggerus trust terhadap kerja sama internasional atasi climate change, dan malah menghalangi pembangunan berkelanjutan yang justru sangat dibutuhkan," imbuhnya.
Baca Juga: Mau Berobat ke Luar Negeri karena Sakit Kanker Prostat, SBY Telepon Jokowi
Oleh karena itu, Jokowi menilai bahwa pengelolaan hutan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan menjadi satu-satunya pilihan. Indonesia siap berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk itu.
"Mari kita kelola hutan yang pro-environment, pro-development dan people-centered. Ini adalah tujuan utama dari Forest, Agriculture and Commodity Trade Dialogue, atau FACT Dialogue, yang diketuai bersama Indonesia bersama Inggris sehingga hutan akan menjadi solusi berkelanjutan bagi aksi iklim global," kata Jokowi.
Sebelumnya pada KTT Pemimpin Dunia COP26, Jokowi mengumumkan bahwa sektor kehutanan dan lahan Indonesia akan mencapai Net Carbon Sink pada tahun 2030. Hal tersebut adalah komitmen Indonesia menjadi bagian dari solusi.
"Capaian nyata Indonesia di sektor kehutanan tidak terbantahkan. Pada tahun 2020, tingkat kebakaran hutan diminimalisir hingga 82 persen," ungkapnya.
Pada tahun 2019, penurunan emisi dari hutan dan tata guna lahan ditekan hingga 40,9 persen jika dibandingkan tahun 2015. Deforestasi hutan Indonesia juga mencapai tingkat terendah dalam 20 tahun terakhir.
"Ini dilakukan saat dunia tahun lalu kehilangan 12 persen lebih banyak hutan primer dibanding tahun sebelumnya dan ketika banyak negara maju justru mengalami kebakaran hutan dan lahan yang terbesar sepanjang sejarah," jelas Jokowi.
Dalam pertemuan tersebut, hanya ada tiga pembicara yang mendapat undangan khusus dari Perdana Menteri Inggris Boris Johnson.
Selain Perdana Menteri Inggris, yang mendapatkan kesempatan berbicara adalah Presiden Kolombia, dan Presiden Republik Indonesia.
Dalam acara tersebut, Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar.
