Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi perihal terkait Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menolak gugatan sengketa tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diajukan oleh Freedom of Information Network Indonesia (FOINI). Terkait putusan itu, KPK merasa telah menaati proses TWK KPK sebagai syarat pengangkatan pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya mengapresiasi putusan KPI yang dianggap telah objektif melihat soal pelaksanaan TWK KPK.
"KPK mengapresiasi putusan majelis komisioner KIP yang telah secara objektif mempertimbangkan berbagai keterangan, data dan informasi terkait penyelesaian sengketa informasi ini," kata Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (2/11/2021).
Lewat putusan KPI, kata dia, KPK telah mematuhi prosedur dalam proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.
"Dalam pelaksanaan TWK, kedudukan KPK sebagai objek sehingga hanya berkewajiban menyediakan data pegawai yang akan mengikuti asesmen," ujarnya.
Dia pun mengklaim jika KPK tidak memiliki kewenangan mengenai informasi hasil TWK yang disoal oleh penggugat.
"Terkait penyusunan dokumen soal dan panduan wawancara adalah kewenangan BKN," kata Ali.
KPK kata Ali, hanya menerima hasil asesemen TWK yang kemudian digunakan sebagai tindak lanjut proses pengalihan pegawai menjadi ASN. Apalagi, kata Ali, BKN telah menginformasikan bahwa dokumen soal dan panduan wawancara bersifat rahasia, sehingga dokumen tersebut juga tidak diberikan kepada KPK.
"Hal tersebut tentu agar tidak menimbulkan konflik kepentingan bagi pegawai KPK yang mengikuti TWK," katanya.
Baca Juga: KPK Bakal Telisik Peran Orang Kepercayaan Azis Syamsyuddin Terkait Proposal DAK Lamteng
Ia kemudian mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh instansi yang telah bekerja sama dengan baik, sehingga seluruh proses alih status ini selesai dengan tuntas.
