Infografis
Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI fraksi Nasdem, Taufik Basari turut menyoroti pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyatakan membuka peluang menerapkan tuntutan hukuman mati bagi para terdakwa dalam perkara kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri.
Menurutnya, hukuman mati tidak akan memberikan solusi bagi penanggulangan kejahatan.
"Praktik hukuman mati tidak akan memberikan suatu solusi bagi penanggulangan kejahatan, justru sebaliknya akan menimbulkan permasalahan dalam hal reformasi pemidanaan yang kita lalukan mengikuti perkembangan konsep pemidanaan modern di dunia," kata Taufik kepada wartawan, Selasa (1/11/2021).
Taufik mengatakan, perkembangan konsep pemidanaan telah bergerak ke arah rehabilitatif, korektif dan restoratif, yang pendekatannya adalah pemulihan atau perbaikan. Menurutnya, konsep pemidanaan modern tidak lagi didasarkan kepada lex talionis dan keadilan retributif yang didasarkan kepada konsep pembalasan.
Baca Juga: Desak Polri Rotasi di Level Bawah, Hinca: Selama Ini Masyarakat Takut, Polisi Harus Dekat
"Dengan perkembangan konsepsi tersebut, saat ini hukuman mati telah dihapuskan atau tidak dilaksanakan lagi sebagian besar negara di dunia. Hanya tersisa negara-negara tertentu yang masih mempraktekkan hukuman mati," ungkapnya.
Taufik menyadari hukuman mati akan selalu menimbulkan pro dan kontra antara yang mendukungnya dengan yang mendorong penghapusannya. Ia mengatakan, di Indonesia sendiri terdapat politik hukum yang mencoba mengambil jalan tengah dari pro dan kontra tersebut.
Menurutnya, dalam RKUHP pidana mati didesain sebagai hukuman alternatif. Pidana mati di RKUHP dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki, peran terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting; atau ada alasan yang meringankan.
Jika selama masa percobaan terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Ekseksusi hanya dapat dilakukan atas perintah Jaksa Agung jika terpidana tersebut tidak menunjukkan sikap tersebut selama masa percobaan.
"Oleh karena itu semestinya kita memberikan pemahaman kepada publik agar dapat memahami adanya perkembangan konsep pemidanaan yang korektif seperti ini dan mengajak masyarakat mulai memperbaiki pandangan punitif yang gemar menghukum dengan semangat pembalasan," tuturnya.
Baca Juga: DPR dan Pemerintah Sepakat Kebijakan Fiskal 2022 Fokus Pemulihan Ekonomi
"Jika kita terus menerus menggaungkan semangat melaksanakan hukuman mati maka kita akan terus memupuk semangat punitif," sambungnya.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak sebelumnya, menyebut tak menutup kemungkinan Jaksa Agung Burhanuddin membuka peluang akan menerapkan tuntuan hukuman mati bagi para terdakwa dalam dua perkara kasus tersebut.
Penerapan hukuman mati itu, kata Leonard, tentu juga akan memperhatikan hukum positif yang berlaku serta nilai-nilai hak asasi manusia.
"Bapak Jaksa Agung sedang mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati guna memberikan rasa keadilan dalam penuntutan perkara dimaksud," kata Leonard, Kamis kemarin.
Selain itu, kata Leonard, ST Burhanuddin akan melihat kontruksi lain yang dapat dilakukan untuk mengupayakan agar hasil rampasan juga dapat bermanfaat langsung.
"Dan adanya kepastian baik terhadap kepentingan pemerintah maupun masyarakat yang terdampak korban dari kejahatan korupsi," imbuhnya.
Dalam dua perkara yang diusut oleh Kejaksaan Agung diketahui nilai kerugian negara mencapai Rp16,8 triliun dari pihak PT Jiwasraya. Sedangkan, dampak kerugian negara oleh PT Asabri mencapai Rp22,78 triliun.
