Infografis
Suara.com - Kebijakan penghapusan syarat wajib tes PCR untuk penerbangan domestik Jawa-Bali diklaim sebagai bukti tidak adanya keterlibatan pemerintah dalam bisnis alat uji Covid-19 tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Daulay merespon adanya desakan dari masyarakat untuk menghapus kewajiban tes PCR dalam penerbangan domestik jawa-Bali yang disinyalir terkait dugaan adanya kepentingan bisnis di balik kebijakan tersebut.
"Adanya pembatalan seperti ini berarti kan pemerintah memang tidak ada urusannya dengan bisnis sama sekali. Karena pemerintah bisa langsung memutus tanpa ada hitung-hitungan bisnisnya itu berarti," kata Saleh di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Senin (1/11/2021).
Ketua Fraksi PAN di DPR ini bahkan menilai, pembatalan tes PCR sebagai syarat penerbangan sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah mendengar aspirasi dan masih pro terhadap masyarakat.
"Jadi nggak ada lagi, katakan lah kecurigaan dan dugaan yang mungkin nggak bertanggung jawab, katakan bahwa pemerintah mendukung bisnis di balik swab PCR ini. Saya kira tidak ada, ini clear," ujar Saleh.
Luhut dan Erick Diduga Terlibat Bisnis PCR
Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.
Melalui akun Facebook pribadinya, Edy menyebut sejumlah nama yakni, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan; dan Menteri BUMN, Erick Thohir.
Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Baca Juga: Soal Menteri-menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR, Jokowi Mania: Harus Mundur!
Edy menjabarkan, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.
