Infografis
Suara.com - Ketua Jokowi Mania (JoMan), Imanuel Ebenezer, turut berkomentar terkaiy dengan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen. Ia mendorong nama menteri yang diduga terlibat untuk mundur dari kabinet pemerintahan.
"1 setengah tahun lalu harga PCR mahal. Bahkan pernah di atas 1.2 juta di awal Pandemi. Sekarang terbongkar semua, ada kongsi pengusaha dan politisi cari cuan," kata Noel kepada wartawan, Senin (1/11/2021).
Ia menegaskan, dalang dan mafia bisnis kesehatan ini harus menyetop aksi cari cuannya. Menurutnya, para menteri yang terduga bisa berbisnis energi, tambang, sawit dan lain-lain yang tidak merugikan masyarakat terdampak pandemi.
"Apalagi menterinya yang terlibat. Dia harus mundur," ungkapnya.
Baca Juga: Erick Thohir dan Luhut Diduga Terlibat Bisnis Tes PCR Lewat Perusahaan GSI
Ia mengklaim, sudah punya daftar nama-nama pejabat dan pengusaha terkait yang bertanggung jawab dengan mahalnya biaya pcr 1.5 tahun terakhir ini.
"Dari kepala sampai ekor harus tanggung jawab. Siapa pun yang memiskinkan rakyat terdampak pandemi harus dihukum mati. Saya akan kawal itu apapun resikonya," tandasnya.
Dugaan Luhut dan Erick Terlibat
Sebelumnya, mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.
Melalui akun Facebook pribadinya, Edy menyebut sejumlah nama yakni, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan; dan Menteri BUMN, Erick Thohir. Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Baca Juga: Jubir Bantah Luhut Terlibat Bisnis Tes PCR
Edy menjabarkan, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.
Selain itu, PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.
"Gunakan akal sehat. Seorang Menko Marives merangkap jabatan sebagai Koordinator PPKM. Dia pucuk pimpinan dalam hal kebijakan Covid-19 dan investasi. Lalu, seorang Menteri BUMN merangkap Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menteri Kesehatannya bekas Wakil Menteri BUMN. Tapi, menteri itu ternyata terafiliasi (ada kaitannya) dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia," tulis Edy, seperti dikutip Suara.com yang telah mendapatkan izin untuk kepentingan pemberitaan.
Edy merinci, saham PT GSI dipegang oleh Yayasan Indika Untuk Indonesia (932 lembar), Yayasan Adaro Bangun Negeri (485 lembar), Yayasan Northstar Bhakti Persada (242 lembar), PT Anarya Kreasi Nusantara (242 lembar), PT Modal Ventura YCAB (242 lembar), PT Perdana Multi Kasih (242 lembar), PT Toba Bumi Energi (242 lembar), PT Toba Sejahtra (242 lembar), dan PT Kartika Bina Medikatama (100 lembar).
Yayasan Indika Untuk Indonesia berkaitan dengan PT Indika Energy Tbk (INDY) yang dipimpin Ketua Umum KADIN, Arsjad Rasjid sebagai direktur utama.
Kemudian, Yayasan Northstar Bhakti Persada berkaitan dengan Northstar Group yang dipimpin Patrick Walujo, seorang bankir yang juga menantu dari TP Rachmat bersama Glenn Sugita sebagai pembina yayasan.
Patrick juga menjadi pemegang saham Gojek-Tokopedia (Go-To), PT Blue Bird Tbk (BIRD), PT Bank Jago Tbk (ARTO), PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (CENT), dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).
Jubir Bantah Luhut Terlibat
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, membantah Luhut terlibat dalam bisnis tes PCR melalui perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT GSI.
Dugaan ini disampaikan Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Agustinus Edy Kristianto melalui akun Facebook pribadinya.
Jodi menyebut ini merupakan tuduhan liar yang serius karena bisa membuat orang yang ingin membantu penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia menjadi ragu.
"Sangat disayangkan upaya framing seperti ini. Ini berpotensi menyebabkan para pihak yang ingin membantu jika terjadi krisis berpikir dua kali," kata Jodi saat dihubungi Suara.com, Senin.
"PT GSI ini tidak pernah kerjasama dengan BUMN ataupun mendapatkan dana dari pemerintah. Justru mereka melakukan Whole Genome Sequencing (WGS) secara gratis untuk membantu Kementerian Kesehatan," sambungnya.
Jodi menjelaskan, pada awal pandemi Luhut memang diajak oleh koleganya di Yayasan Indika Untuk Indonesia, Yayasan Adaro Bangun Negeri, dan Yayasan Northstar Bhakti Persada untuk membantu negara mendirikan layanan tes Covid-19 dengan kapasitas besar.
"Karena hal ini dulu menjadi kendala pada masa-masa awal pandemi ini adalah salah satu kendala. Jadi total kalau tidak salah ada 9 pemegang saham disitu. Yayasan dari Indika dan Adaro adalah pemegang saham mayoritas di GSI ini," jelasnya.
Sementara, PT Toba Bumi Energi adalah anak perusahaan Toba Bara Sejahtra yang disebut Edy berkaitan dengan Luhut, menurut Jodi adalah salah.
"Sebab saham Pak Luhut yang dimiliki melalui Toba Sejahtra di Toba Bara Sejahtra sudah sangat kecil yaitu dibawah 10 persen, jadi Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, sehingga kita tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi," ungkap Jodi.
Jodi menegaskan, PT GSI tidak bertujuan mencari laba melainkan bersifat kewirausahaan sosial dan sampai saat ini tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk deviden atau lainnya kepada pemegang saham.
"Sesuai namanya GSI ini Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial. Malah diawal-awal GSI ini gedungnya diberikan secara gratis oleh salah satu pemegang sahamnya," lanjutnya.
Malah menurut Jodi, keuntungan dari PT GSI dialihkan untuk menggelar tes Covid-19 gratis kepada masyarakat kurang mampu dan tenaga kesehatan.
"Jadi tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtra di GSI, apalagi Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga test PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat," tegas Jodi.
