Infografis
Suara.com - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, membantah Luhut terlibat dalam bisnis tes PCR melalui perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Dugaan ini disampaikan Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Agustinus Edy Kristianto melalui akun Facebook pribadinya.
Jodi menyebut ini merupakan tuduhan liar yang serius karena bisa membuat orang yang ingin membantu penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia menjadi ragu.
"Sangat disayangkan upaya framing seperti ini. Ini berpotensi menyebabkan para pihak yang ingin membantu jika terjadi krisis berpikir dua kali," kata Jodi saat dihubungi Suara.com, Senin (1/11/2021).
Baca Juga: Luhut dan Erick Thohir Diduga Terlibat dalam Bisnis Tes PCR
"PT GSI ini tidak pernah kerjasama dengan BUMN ataupun mendapatkan dana dari pemerintah. Justru mereka melakukan Whole Genome Sequencing (WGS) secara gratis untuk membantu Kementerian Kesehatan," sambungnya.
Jodi menjelaskan, pada awal pandemi Luhut memang diajak oleh koleganya di Yayasan Indika Untuk Indonesia, Yayasan Adaro Bangun Negeri, dan Yayasan Northstar Bhakti Persada untuk membantu negara mendirikan layanan tes Covid-19 dengan kapasitas besar.
"Karena hal ini dulu menjadi kendala pada masa-masa awal pandemi ini adalah salah satu kendala. Jadi total kalau tidak salah ada 9 pemegang saham disitu. Yayasan dari Indika dan Adaro adalah pemegang saham mayoritas di GSI ini," jelasnya.
Sementara, PT Toba Bumi Energi adalah anak perusahaan Toba Bara Sejahtra yang disebut Edy berkaitan dengan Luhut, menurut Jodi adalah salah.
"Sebab saham Pak Luhut yang dimiliki melalui Toba Sejahtra di Toba Bara Sejahtra sudah sangat kecil yaitu dibawah 10 persen, jadi Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, sehingga kita tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi," ungkap Jodi.
Baca Juga: Koalisi Sipil Duga PCR Jadi Syarat Terbang Demi Habiskan Stok Reagen Sebelum Kedaluarsa
Jodi menegaskan, PT GSI tidak bertujuan mencari laba melainkan bersifat kewirausahaan sosial dan sampai saat ini tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk deviden atau lainnya kepada pemegang saham.
"Sesuai namanya GSI ini Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial. Malah diawal-awal GSI ini gedungnya diberikan secara gratis oleh salah satu pemegang sahamnya," lanjutnya.
Malah menurut Jodi, keuntungan dari PT GSI dialihkan untuk menggelar tes Covid-19 gratis kepada masyarakat kurang mampu dan tenaga kesehatan.
"Jadi tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtra di GSI, apalagi Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga test PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat," tegas Jodi.
Sebelumnya, Edy menyebut sejumlah nama pejabat yang terlibat dalam bisnis Tes Covid-19 PT GSI, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan; dan Menteri BUMN, Erick Thohir.
Selain itu ada juga nama Ketua KADIN Arsjad Rasjid sebagai direktur utama PT Indika Energy Tbk (INDY) yang berkaitan dengan Yayasan Indika Untuk Indonesia.
Kemudian, Yayasan Northstar Bhakti Persada berkaitan dengan Northstar Group yang dipimpin Patrick Walujo, seorang bankir yang juga menantu dari TP Rachmat bersama Glenn Sugita sebagai pembina yayasan.
"Itu semua jelas bisnis. Badan hukumnya saja PT. Tujuan PT adalah laba! Ingat, bukan masalah orang dilarang berbisnis tapi lihat dulu posisi siapa yang berbisnis. Sangat tidak bermoral menjadikan jabatan publik sebagai pintu masuk untuk berbisnis memanfaatkan masa pandemi yang menyusahkan rakyat," tegas Edy.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan juga menduga sedikitnya ada lebih dari Rp23 triliun perputaran uang dalam bisnis tes PCR di Indonesia, dengan total potensi keuntungan yang didapatkan adalah sekitar Rp 10 triliun lebih.
Angka ini akan semakin meningkat seiring dengan kebijakan pemerintah mewajibkan tes PCR untuk syarat penerbangan domestik dan akan diperluas ke transportasi umum lain pada libur akhir tahun.
Koalisi masyarakat sipil ini terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lokataru, dan LaporCovid-19.
