Suara.com - Pemulihan ekonomi global yang perlahan bangkit dinilai masih sangat rapuh. Disrupsi rantai pasok global dapat menghambat terwujudnya pemulihan yang kuat dan inklusif.
Bahkan, jika berkepanjangan, hal tersebut akan menjadi tantangan ekonomi baru, memicu kenaikan harga dan kelangkaan barang, menghambat produktivitas, dan memengaruhi kesejahteraan.
Saat menyampaikan pandangannya pada KTT Rantai Pasok Global, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa dampak disrupsi lebih terasa bagi negara berkembang.
"Dampak disrupsi lebih terasa bagi negara berkembang. Pada masa pandemi, kita saksikan terbatasnya akses negara berkembang pada vaksin, alat kesehatan dan obat-obatan. Tugas kita semua adalah mewujudkan ekosistem rantai pasok global yang tangguh, diversified dan berkelanjutan, tidak hanya berdimensi ekonomi, namun juga pembangunan," ujar Jokowi di KTT Rantai Pasok Global yang digelar di sela-sela KTT G20 di La Nuvola, Roma, Italia, pada Minggu (31/10/2021).
Dalam kaitan tersebut, Jokowi menyampaikan beberapa pandangan. Untuk jangka pendek, ada dua hal yang menurut Jokowi harus dipastikan, yaitu pertama reaktivasi konektivitas global, termasuk mobilitas pelaku usaha dan tenaga kerja.
"Kita perlu memastikan pengakuan dan keberterimaan vaksin secara universal, sesuai standar WHO, sekaligus memfasilitasi pemulihan perjalanan internasional yang non-diskriminatif," ucapnya.
Kedua, terus tingkatkan kapasitas dan kesempatan sektor swasta dalam mengakses rantai pasok global. Terkait hal tersebut, Indonesia telah melakukan pembenahan regulasi dan peningkatan iklim usaha, antara lain melalui UU Cipta Kerja.
"Kami juga terus mendorong dan mempercepat transformasi digital dan otomatisasi untuk meningkatkan ketelusuran rantai pasokan serta memperluas akses para pelaku usaha pada rantai pasok, termasuk UMKM," imbuhnya.
Sementara itu, untuk jangka panjang, Jokowi memandang perlu kolaborasi setiap negara untuk tiga hal lainnya, yaitu pertama, penguatan infrastruktur logistik. Semua negara perlu mendukung investasi dan kerjasama teknologi guna memperkuat kapasitas dan sebaran infrastruktur logistik, terutama bagi negara berkembang.
Baca Juga: Bertemu PM India Narendra Modi, Jokowi Bahas Kerja Sama Kesehatan Dan Ekonomi
"Melalui kemitraan swasta dan pemerintah, Indonesia sedang membangun dan memperbaharui 30 pelabuhan di seluruh wilayah kami," katanya.