Infografis
Suara.com - Partai koalisi pemerintah hingga kini belum mendengar lagi kabar terkait kocok ulang menteri atau reshuffle kabinet. Diketahui, isu reshuffle itu mencuat kembali seiring masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) koalisi.
NasDem yang merupakan salah satu partai koalisi juga menyerahkan sepenuhnya persoalan yang merupakan hak prerogatif presiden.
"Hak prerogatif presiden pasti," kata Ketua Umum NasDem Surya Paloh di Jakarta Pusat, Kamis (28/10/2021).
Kendati begitu, Paloh berpendapat reshuffle tidak perlu dilakukan apabila tidak memiliki urgensi dan kepentingan.
Baca Juga: PAN: Belum Ada Komunikasi Ke Partai Soal Kapan Reshuffle
"Tapi saya rasa barangkali kalau nggak terlalu penting-penting amat untuk apa reshuffle?" ujar Paloh.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PAN Yandri Susanto menyampaikan, pihaknya belum mendengar adanya rencana reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, komunikasi juga diterima dari Istana ke PAN.
"Itu juga kita belum tahu, sampai sekarang belum ada komunikasi kepada PAN kapan reshuffle, siapa yang direshuffle, itu belum ada," kata Yandri kepada wartawan, Kamis (28/10/2021).
Kendati begitu, Yandri mengatakan, partainya akan menyiapkan kader untuk di tempatkan di kabinet jika diminta. Menurutnya, PAN siap membantu Jokowi dalam pemerintahan.
"Pada prinsipnya kalau memang kita diminta karena kita sudah bergabung, PAN akan menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk membantu PAK Jokowi," katanya.
Baca Juga: Muncul Isu Reshuffle Setelah PAN Gabung, Golkar: Presiden Jokowi yang Paling Tahu
Lebih lanjut, Yandri mengatakan, partainya akan menunggu perkembangan atau dinamika terkait dengan perombakan kabinet. Ia menegaskan, prinsipnya PAN akan siap hadir apabila diperlukan.
"Walaupun itu hak prerogatif presiden, tapi karena PAN sudah bergabung bilamana ada pos yang ditawarkan kepada PAN, ya tentu kita siap membantu Pak Jokowi di pemerintahan," katanya.
