Infografis
Suara.com - Kekerasan telah meningkat di kluster permukiman pengungsi yang luas di Bangladesh, di mana geng-geng bersenjata bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dan menculik lawan.
Meningkatnya konflik di antara geng-geng kriminal bersenjata di dalam kamp-kamp pengungsi Rohingya yang padat di selatan Bangladesh telah mengkhawatirkan pihak berwenang.
Setidaknya enam orang dibunuh dan 20 terluka dalam sebuah serangan di kamp Rohingya di Cox's Bazar pada Jumat (22/10), kata polisi.
Ini merupakan insiden kekerasan terbaru yang terjadi di permukiman pengungsi tersebut.
Baca Juga: Pemerintah Bangladesh dan UNHCR Sepakat akan Membantu Pengungsi Rohingya
Geng tersebut menembak dan menusuk orang-orang di sebuah sekolah Islam di kamp, menyebabkan tiga guru, dua sukarelawan, dan seorang siswa terbunuh, menurut pihak polisi.
Pada bulan September, pembunuhan seorang pemimpin sipil Rohingya terkemuka mengungkap meningkatnya konflik antar geng kriminal di dalam permukiman luas tersebut.
Mohibullah, berusia 48 tahun, dibunuh di kantornya oleh kelompok bersenjata yang berasal dari sebuah kamp yang masih belum diketahui identitasnya.
Sang guru telah menjadi suara utama bagi komunitas yang tidak memiliki kewarganegaraan, menyatukan pengungsi untuk kembali ke Myanmar jika negara tersebut menawarkan mereka kewarganegaraan.
PM Bangladesh: Rohingya menimbulkan ‘ancaman keamanan besar'
Baca Juga: Dorr! Pemimpin Muslim Rohingya Mohib Ullah Ditembak Mati di Kamp Bangladesh
Konflik di dalam kamp-kamp pengungsian telah merenggut setidaknya 89 nyawa pengungsi Rohingya sejak eksodus massal pada Agustus 2017.
Saat itu, lebih dari 730.000 Rohingya melarikan diri dari negara bagian Rakhine ke Bangladesh menyusul pembalasan militer besar-besaran dan serangan oleh gerilyawan Rohingya di pos-pos polisi dan sebuah pangkalan militer.
Sebanyak 109 pengungsi lainnya, yang diduga terlibat dalam perdagangan narkoba, dibunuh oleh otoritas keamanan Bangladesh dalam apa yang disebut baku tembak pada tahun 2018.
Bangladesh telah dianggap sebagai tempat aman bagi banyak Muslim Rohingya yang telah mencari perlindungan untuk menyelamatkan diri mereka dari tindakan keras yang diluncurkan oleh pasukan keamanan Myanmar.
Negara dengan mayoritas agama Buddha ini tidak mengakui kelompok minoritas tersebut sebagai warga negara dan membatasi kebebasan mereka di dalam negara.
Namun, pada bulan Juni, Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengatakan Rohingya semakin "menimbulkan ancaman keamanan besar bagi Bangladesh dan juga kawasan kawasan tersebut.”
"Hanya sebagian kecil yang terlibat”
Nur Khan, seorang aktivis HAM yang telah memantau situasi keamanan di Cox's Bazar, mengatakan bentuk aktivitas kriminal di kamp-kamp pengungsian terutama meliputi perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan penculikan.
Menurut Khan setidaknya tiga geng kriminal bersenjata Rohingya saat ini tengah beradu untuk menguasai kamp-kamp di Bangladesh.
"Meski sejauh ini konflik [yang ada] terjadi di dalam kamp-kamp, [konflik] itu bisa menyebar keluar di masa depan,” kata Khan kepada DW.
"Kelompok-kelompok bersenjata ini dapat mencoba untuk membeli senjata dari pedagang illegal lokal dan internasional melalui jalur laut, yang dapat memperburuk situasi di Cox's Bazar secara drastis,” tutur Khan, seraya menambahkan: "Mereka bahkan mungkin akan menjual sebagian senjata tersebut kepada para kriminal lokal Bangladesh.”
Pasukan keamanan negara telah mengintensifkan operasi dalam kamp-kamp untuk menindak kelompok bersenjata, dan Khan khawatir para kriminal akan menyerang sebagai balasan.
Saya telah melihat beberapa pesan online dari kelompok-kelompok kriminal, di mana menereka menunjukkan niat untuk menyerang pasukan keamanan Bangladesh, sesuatu yang tidak pernah terjadi di masa lalu,” kata Khan.
Namun, sang aktivis HAM menekankan bahwa "hanya sebagian kecil” dari pengungsi Rohingya yang memiliki catatan kriminal di masa lalu yang terlibat dalam konflik-konflik tersebut.
Ketakutan akan radikalisasi tumbuh
Meski saat ini tidak ada tanda-tanda pengungsi Rohingya terlibat dalam terorisme atau mengaitkan diri mereka dengan kelompok agama ekstremis Bangladesh atau lintas batas, ada pihak yang menyuarakan kekhawatiran bahwa situasinya dapat berubah di masa depan.
"Sayangnya, di Asia Selatan, tidak jarang pengungsi dituduh terlibat dalam terorisme. Tuduhan ini telah digunakan terhadap pengungsi Afganistan di Pakistan, dan di India, migran Muslim telah dipandang sebagai ancaman keamanan,” kata Michael Kugelman, seorang pakar Asia Selatan di Woodrow Wilson Center for Scholars yang berbasis di Washington, pada DW.
Kugelman berpendapat bahwa beberapa pengungsi Rohingya mungkin telah "diradikalisasi” oleh perlakuan mengerikan yang mereka alami dari militer Myanmar, tapi mengatakan bahwa itu hanya sebuah minoritas kecil.
"Kebanyakan pengungsi Rohingya, dan terutama yang berada di Bangladesh, lebih peduli tentang keberlangsungan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga mereka daripada merencanakan serangan kekerasan,” tambahnya.
Seorang pakar Rohingnya yang meminta agar identitasnya disembunyikan mengatakan kepada DW, pengungsi "sangat tahu” bahwa "langkah yang salah” di Bangladesh dapat membahayakan "tempat amannya”.
Ia juga menambahkan bahwa ia belum pernah melihat aktivitas pengungsi di Cox's Bazar yang dapat mengindikasikan bahwa mereka memiliki kepentingan terorisme atau ekstremisme di wilayah Bangladesh.
Oleh karena itu, menurutnya mereka tidak dapat menjadi ancaman untuk Bangladesh and kawasan tersebut.
Perdana Menteri Hasina serukan ‘repatriasi yang bermartabat'
Bangladesh telah mengeluarkan cukup banyak uang untuk memperbaiki kondisi pengungsi Rohingya, termasuk di pulau Bhashan Char yang terpencil, di mana banyak pengungsi telah dikirim dalam beberapa bulan terakhir.
"Dugaan saya adalah untuk meningkatkan citra globalnya, yang telah menderita beberapa tahun terakhir karena telah berubah menjadi otoriter, pemerintah Bangladesh ingin meproyeksikan sisi manusiawi dan lembutnya melalui perlakuan terhadap Rohingnya di tanahnya,” kata Kugelman.
"Itulah mengapa kita tidak melihat Dhaka mengambil posisi yang lebih agresif terhadap Rohingya, bahkan ketika ia telah tanpa henti menindak oposisi dan perbedaan pendapat politik.”
Namun, ketika Bangladesh semakin kesulitan untuk mengatur masuknya pengungsi, tampaknya posisi Dhaka berubah.
Pada bulan Juni, Perdana Menteri Hasina mendesak komunitas internsional untuk mempercepat proses repatriasi Rohingya.
"Kami telah melindungi mereka atas alasan kemanusiaan, tapi populasi yang besar seperti itu tidak bisa tinggal untuk kurun waktu yang tak tentu … saya meminta komunitas dunia untuk membantu kami dalam repatriasi Rohingya yang bermartabat dan damai,” demikian the Dhaka Tribune, surat kabar berbahasa Inggris Bangladesh, mengutip Hasina dalam pidato yang direkam sebelumnya pada Konferensi Keamanan Internasional IX Moskow pada bulan Juni. Ed: vv/pkp
