Nining mengatakan, hal itu adalah imbas dari sahnya Omnibus Law - UU Cipta Kerja. Dia berpendapat, kebijakan itu, yang sejak awal dikritik oleh banyak pihak, terkesan ugal-ugalan dan justru tidak didengar oleh pemerintah.
"Termasuk Presiden pun memaksa diri melahirkan satu regulasi yang ugal-ugalan yang kemudian tanpa melihat apa yang menjadi kondisi objektif rakyatnya," sambung Nining.
Atas fakta itu, aliansi GEBRAK menilai jika hari ini pemerintah telah gagal dalam mensejahterakan rakyat. Kegagalan itu, lanjut Nining, menjadi pemantik bagi rakyat untuk kembali turun ke jalan -- bahkan di masa Pandemi Covid-19.
Pantauan Suara.com di lokasi, para buruh dan mahasiswa terus berteriak menyuarakan 13 tuntutan rakyat sejak pukul 11.00 WIB, bahkan hingga hujan lebat turun mereka tetap bersuara.
Namun, hingga pukul 15.30 WIB, tidak ada satupun pejabat dari dari Istana Kepresidenan atau pun Kementerian di sekitar Istana yang menemui massa aksi.
Elemen buruh yang bergabung dalam aksi ini antara lain, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).
Selain buruh, aksi ini juga akan diikuti oleh mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia, petani, miskin kota, pemuda, pelajar, jurnalis, perempuan, nelayan, pembela Hak Asasi Manusia (HAM), dan lembaga bantuan hukum.