Infografis
Suara.com - Polres Metro Jakarta Pusat menyiagakan pasukan pengamanan terkait aksi unjuk rasa evaluasi 2 tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, sekaligus bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Kamis (28/10/2021). Total 1.955 personel gabungan akan berjaga untuk mengamankan aksi tersebut.
"1.955 personil gabungan TNI-Polri dan pemprov dan kawat berduri," kata Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat, AKP Sam Suharto saat dikonfirmasi.
Sementara itu, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan, aksi kali ini akan mengevaluasi 2 tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, sekaligus bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.
"Dua tahun kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin di periode kedua ini tentu dirasakan kita sama-sama, tidak hanya kaum buruh di berbagai sektor, terjadi kemunduran kemerosotan yang luar biasa, ini yang kita hadapi," kata Nining dalam jumpa pers pra-aksi, ditulis Kamis (28/10/2021).
Kata dia, aksi ini akan digelar mulai dari pukul 11.00 WIB berkumpul di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat lalu melakukan longmarch ke depan Istana Kepresidenan di sisi utara.
Selain KASBI, elemen buruh yang turut bergabung dalam aksi ini adalah Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).
Nining menjelaskan, dalam aksi kali ini mereka akan membawa sedikitnya 13 tuntutan rakyat antara lain, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan seluruh aturan turunannya.
Lalu pemerintah harus memberikan jaminan kepastian kerja dan kebebasan berserikat dengan setop PHK sepihak dan union busting.
Pemerintah juga didesak untuk menghentikan penangkapan aktivis yang membela rakyat, Nining menyebut demokrasi pada rezim hari ini sangat buruk.
Baca Juga: Sekelompok Mahasiswa Ini Gugat Apple, Tuntut Pengadaan Pengisi Daya di iPhone 12 Pro Max
"Ini dosa besar, saya hidup di masa rezim otoriter, dan merasakan ketika pasca reformasi saya melihatnya ini rezim yang terburuk bagaimana melahirkan regulasi tidak lagi melihat kepentingan rakyat," tutur Nining.
